Komisi VIII DPR RI mendesak Menteri Agama agar transparan dalam melakukan pengaturan distribusi kuota bagi jemaah haji. Hal tersebut terungkap dalam rapat kerja gabungan Komisi VIII DPR RI dengan Menteri  Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Perhubungan, Selasa (27/1) di Gedung Nusantara II Senayan, Jakarta.

“Kami sangat senang mendengar pengantar dari Menteri Agama yang berjanji akan memberantas KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme) dalam penyelenggaraan ibadah haji, dimana tidak sedikit petugas yang berulang kali pergi ke tanah suci hanya karena dia memiliki kedekatan dan koneksi dengan atasannya di Kementerian Agama. Sementara  banyak jemaah haji yang harus menunggu bertahun-tahun untuk dapat kesempatan ke tanah suci,” ungkap Maman Imanul Haq.

Sementara itu anggota Komisi VIII lainnya,Choirul Muna mengaku bahwa tidak sedikit konstituennya di Daerah Pemilihannya Jawa tengah VI yang mengeluh akan lamanya daftar tunggu keberangkatan haji. Bahkan sekalipun orang tersebut sudah berusia lanjut.

Atas masukan tersebut, Komisi VIII merekomendasikan kepada Menteri Agama untuk melakukan pengaturan distribusi kuota jemaah haji secara adil dan transparan, serta mempertimbangkan daftar tunggu jemaah haji dengan memberikan alokasi khusus bagi jemaah Manula (manusia usia lanjut), Mahrom serta mempertimbangkan penambahan kuota pembimbing KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji). (Ayu), foto : zulfikar/parle/hr.