Anggota Komisi III DPR RI Al Muzammil Yusuf menyampaikan keprihatinan karena polemik pemilihan Kapolri baru telah membuat bangsa ini menjadi sorotan dunia internasional. Dalam konteks membangun wibawa bangsa, peran PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) dipertanyakan karena jelas kondisi ini tidak produktif.

"Dalam kontek ketatanegaraan apa sudah balance peran PPATK. Dalam konteks membangun wibawa negara seharusnya PPATK melengkapi informasi (terkait data Calon Kapolri). Sekarang kondisinya kita tercoreng di dunia internasional. Kita tidak ingin orang lain menepoki karena kasus ini, mereka senang kita begini," katanya dalam rapat dengar pendapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1/15).

Lebih jauh ia meminta Ketua PPATK menjelaskan kenapa isu rekening gendut masih bergulir karena sepengetahuannya kasus ini sudah dianggap selesai pada saat PPATK dipimpin Yunus Husen. Ia juga menyebut berdasarkan UU, ada fungsi koordinasi yang harus dilakukan lembaga ini yang seharusnya sudah berjalan sebelum nama Kapolri diusulkan.

Pada bagian lain Anggota Komisi III Didik Mukrianto dari Fraksi Partai Demokrat mempertanyakan kinerja PPATK dalam mengendus transaksi illegal yang dilakukan bandar judi dan narkoba. "Saya kok melihat PPATK ini laporannya lebih banyak menyinggung kasus korupsi. Bagaimana dengan transaksi judi dan narkoba. Kita tahu bangsa ini sedang menghadapi darurat narkoba, apa yang sudah dilakukan PPATK menelisik transaksi mereka?" tanya dia.

Menjawab hal ini Ketua PPATK M. Yusuf mengatakan telah memblokir 160 rekening yang diduga kuat merupakan transaksi judi dan narkoba. Berdasarkan UU no.8/2010 ada empat produk analisis yang dihasilkan lembaganya. Dua diberikan kepada aparat penegak hukum, lainnya sebagai informasi yang disampaikan berkala kepada pihak-pihak termasuk Presiden.

"Kami menyampaikan laporan secara berkala kepada pihak-pihak yang diatur dalam UU. Terkait Calon Kapolri pada saat fit and proper test Pak Timur, Pak Tarman kami diundang Komisi III tetapi pada saat Pak Budi Gunawan kami tidak diundang," papar dia.

Kepada wartawan usai rapat Ketua Komisi III Aziz Syamsudin menjelaskan tidak diundangnya PPATK menjelang fit and proper test Komjen Po. Budi Gunawan karena kondisi parlemen yang terbelah antara KIH dan KMP. Pada saat itu menurutnya juga ada surat edaran Setneg yang meminta belum perlu rapat di DPR. (iky), foto : andri/parle/hr.