Persaingan produk pertanian akan semakin meningkat menjelang pemberlakuan pasar bebas Asean pada akhir 2015 mendatang. Apakah Petani Indonesia akan siap menghadapinya ? Anggota Komisi IV OO Sutisna memperkirakan Petani Indonesia akan sulit sekali menghadapinya, karena itu diharapkan perhatian Pemerintah kepada sektor pertanian dari hulu sampai hilirnya.

Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN akhir 2015 membuat setiap negara wajib menghilangkan batas dan rintangan perdagangan, investasi serta membuka ekspor impor seluas-luasnya. “Petani Indonesia akan sulit menghadapi MEA, sebab masalahnya  petani ketergantungan terhadap pemerintah sangat tinggi,” kata OO Sutisna dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) sebelum mengikuti Rapat Paripurna DPR, Senin (12/1), di Gedung Parlemen, Jakarta..

Menurut OO,  untuk meningkatkan produksi beras nasional surplus 10 juta ton saja Pemerintah masih sulit mewujudkannya. Politisi asal Subang ini mengungkapkan masih banyak irigasi yang kurang mendukung dan rusak. Akhir-akhir ini, yang dilihatnya saat reses, pupuk subsidi masih susah didapat. Contohnya pupuk phonska, SP6, ZA di daerah pemilihannya Subang sulit didapat.

“Saya harap perhatian pemerintah kepada sektor pertanian dari hulu sampai hilirnya. Ketika bicara hulu maka ketersediaan pupuk, dan benih harus tepat waktu,” tegasnya.

Selain itu, masalah harga, OO Sutisna melihat posisi Bulog yang belum siap untuk bisa menerima barang dari petani. Harga Pokok Penjualan (HPP) gabah sejak tahun 2012, belum ada kenaikan,  sementara harga dipasar sudah sangat tinggi.

Di satu sisi ada kepentingan masyarakat secara umum dan di sisi lain ada kepentingan pemerintah. “Saya mengkhawatirka ketika harga HPP tidak ada kenaikan dari Pemerintah. Ini memberikan peluang untuk orang tertentu bisa memasukkan impor.Bagaimana Pemerintah bisa siap jika Bulog harganya sangat dibawah ?,” tanya dia. 

Selanjutnya, infrastruktur pertanian di lapangan banyak irigasi yang rusak. Karenanya dia mengharapkan ada kejujuran dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) terkait pengawasannya.

“Jadi jika pemerintah ingin mencetak lahan pertanian 1 juta ton pertahun, saya kira janganlah mimpi dulu. Saya bukan kecil hati, tapi alangkah baiknya memulai perbaikan-perbaikan saluran air untuk peningkatan IP (Indeks Pertanian),” katanya. (as), foto : naefurodjie/parle/hr.