Dewan Perwakilan Rakyat Periode 2009-2014 siap melanjutkan rekomendasi yang dihasilkan DPR periode 2004-2009. salah satu rekomendasi yang akan ditindaklanjuti adalah rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Penghilangan Orang Secara Paksa Periode 1997-1998 pada tanggal 28 September 2009.

            Hal itu dikemukakan Ketua DPR Marzuki Alie didampingi Ketua Komisi III Benny K Harman (F-PD) dan mantan Wakil Ketua Pansus Darmayanto saat menerima delegasi Kontras di Ruang Rapat Pimpinan DPR, Rabu (28/10).

            ”Prinsipnya akan kita tindaklanjuti,” tegas Marzuki.

            Menurutnya, kasus pelanggaran HAM masa lalu masih menjadi pekerjaan rumah bagi DPR dan pemerintah untuk segera menyelesaikannya. ”Prinsipnya kita memandang kedepan tanpa melupakan masa lalu,” katanya.

            Marzuki menilai peristiwa masa lalu menjadi pembelajaran bagi semua warga negara. ”Agar hal-hal yang tidak baik tidak lagi terjadi,” ujarnya.

            Lebih jauh, Marzuki menilai bila ada payung hukum niscaya pelanggaran kemanusiaan tidak akan terjadi di Indonesia. Sebagai lembaga yang mempunyai tugas di bidang legislasi, Ketua DPR berharap produk hukum yang dilahirkan dapat memberi kontribusi positif pada masyarakat.

            ”Saya punya komitmen lembaga ini memberi kontribusi positif kepada rakyat,” katanya.

            Ketua DPR berharap komunikasi antara Pimpinan maupun Komisi terkait dengan Kontras dapat berjalan terus sehingga dapat menyelesaikan persoalan orang hilang. ”Kita komunikasi terus karena tidak mungkin diselesaikan hari ini,” jelasnya.

            Sementara itu juru bicara Kontras Haris Azhar dalam pertemuan itu menjelaskan bahwa keputusan DPR periode sebelumnya menjadi landasan politik bagi pemerintah untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM di Indonesia. ”Ironis bagi sebuah negara masih ada orang hilang dan tidak ditindaklanjuti,” katanya.

            Haris berharap, DPR dibawah kepemimpinan Marzuki Alie dapat menindaklanjuti dan mendorong rekomendasi yang sudah dihasilkan DPR periode sebelumnya. Dalam pertemuan itu, ia berharap DPR segera mengirim surat kepada Presiden SBY terkait rekomendasi tentang orang hilang.

            Lebih jauh, salah seorang anggota masyarakat yang salah satu anaknya hilang pada periode 1997-1998 dalam pertemuan itu menyampaikan apresiasinya karena telah diterima Ketua DPR dan Ketua Komisi III. Utomo, orangtua dari Bimo Petrus berharap apa yang disampaikan Ketua DPR merupakan harapan bagi seluruh warga masyarakat yang menjadi korban. (bs) foto.iwan.parle