Luasan potensi kelautan Indonesia sangat besar, peningkatan daya saing harus menjadi skala prioritas. Pemerintah mendatang diharapkan memberikan komitmen terhadap sektor kelautan akan dikelola sebagai negara maritim.

“Pemerintahan mendatang, tentunya sektor kelautan dan pertanian harus mendapatkan alokasi anggaran yang memadai sehingga swasembada dan kedaulatan pangan akan tercapai serta target eksplorasi dan eksploitasi dari sektor kelautan akan maksimal,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Firman Subagyo, disela Raker dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Selasa (26/8), di Gedung Parlemen, Jakarta.

Komisi IV DPR RI menerima usulan Pagu RKA K/L Tahun 2015 Kementerian Keuangan sebesar Rp.6,3 triliun, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp.1,9 triliun.  Firman Subagyo mengatakan pembahasan anggaran di saat pemerintahan transisi ini belum mendapatkan gambaran secara konkret terhadap masalah rancangan anggaran tahun 2015. Karena ada konsekuensi yang nantinya akan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah baru.

Dia melihat anggaran untuk sektor kelautan ada kenaikan sebesar 11,15% dari anggaran tahun 2014 yang hanya Rp.5,7 triliun. “Ini patut kita aspresiasi namun itu semua masih jauh dari harapan, karena Kami berharap untuk mendukung swasembada pangan nasional salah satunya adalah potensi kelautan bisa dieksplorasi dan dieksploitasi, sehingga salah satu target untuk meningkatkan budi daya ikan dan mengatasi ilegal fishing,” katanya.

Menurut catatannya, kerugian akibat ilegal fishing begitu besar namun sampai hari ini kita belum mampu karena tidak mencukupinya anggaran yang memadai dan sarana prasarana juga belum mendukung yang dibutuhkan dalam melaksanakan fungsi pengawasan.

Dalam Raker tersebut Menteri Kelautan Syarif Cicip Sutardjo menjelaskan suatu negara disebut sebagai negara maritim harus bisa memberikan kontribusi 35% kepada Produk Domestik Bruto (PDB) atau pendapatan negara. Sektor kelautan pada saat ini hanya mampu menyumbangkan belasan persen PDB, sehingga belum bisa mengklaim Indonesia sebagai negara maritim. “Bahwa kita negara kepulauan terbesar iya, tetapi kita belum bisa secara maksimal mengelola sumber daya laut yang ada,” paparnya .

Menurutnya, yang telah dilakukan pemerintah seperti percepatan industrialisasi adalah  proses  untuk menuju negara maritim. Negara maju, katanya, petani dan nelayan tidak hanya bekerja sebagai petani dan nelayan, mereka sudah bekerja menuju ke prosesing dan industri dari hasil pertanian dan perikanan. “Petani dan nelayan dibawah 5% tetapi industri hasil pertanian dan perikanan yang akan menjadikan negara itu kuat,” katanya.

Dia menambahkan, dengan adanya nilai tambah dan teknologi serta inovasi didukung SDM yang baik, seiring dengan itu baru dapat melakukan sebagai negara maritim. “Indonesia masih jauh dari kategori maritim tersebut sehingga ke depan sektor kelautan dikelola tidak hanya ikan,” tegasnya.

Selain ikan, pengelolaan laut ada 9 sektor antara lain wisata, perhubungan laut, ESDM, lingkungan, energi terbarukan dari ombak, biofarma dan lain sebagainya. Indonesia harus melakukan peningkatan industrilisasi hasil pertanian dan perikanan. “Selain itu, untuk menuju negara maritim diperlukan payung hukum yang kuat, yaitu dibutuhkan UU tentang Kelautan,” imbuhnya.(as)/foto:rizka/parle.