Komisi IV DPR RI dorong penyelesaian dan pengoperasian Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Teluk Awang, Lombok Tengah, NTB.

“Selain memonitori progres atau perkembangan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana produksi PPN Teluk Awang yang telah dianggarkan sejak 2004, kami juga memberikan komitmen pada para nelayan penerima manfaat proyek tersebut,dimana untuk anggaran tahun 2015 kami akan mengkonsentrasikan pada penyelesaian dan pengoptimalan PPN Teluk Awang,”ungkap Ketua Komisi IV Romahurmuziy, Rabu (16/7) di NTB.

Romy, begitu ia biasa disapa menjelaskan pada awal pencanangan proyek ini pada 2004 silam menganggarkan dana (total disain capacity) sebesar 116 Miliar. Namun seiring dengan inflasi dan meningkatnya kenaikan harga barang maka anggaran yang dibutuhkan membengkak hingga 163 Miliar. Namun baru sekitar 47 Miliar dana yang tersedia dan bisa dikucurkan untuk proyek ini.  Karena terbatasnya anggaran itulah, maka rencana pembuatan PPN ini menjadi mangkrak atau mandek.

Hal tersebut terlihat dengan reklamasi pembuatan dermaga yang belum tuntas. Talut yang digunakan untuk membentukadanya dampak pembuatan dermaga juga belum dijalankan. Pembuatan PPN Teluk Awang sangat penting untuk meningkatkan taraf hidup dan ekonomi nelayan dan masyarakat Teluk Awang dan NTB secara keseluruhan, maka Romy bertekad mengkonsentrasikan anggaran Tahun 2015 mendatang untuk penyelesaian dan pengoptimalan Teluk Awang ini.

“Kami melihat Teluk Awang ini sangat potensial untuk dijadikan PPN, yang sebelumnya hanya TPI (tempat pelelangan ikan). Mengingat Teluk Awang berada pada posisi strategis, menghubungkan dua samudera serta lokasi yang bisa dijangkau oleh beberapa provinsi, maka saya yakin perubahan tersebut akan meningkatkan perekonomian masyarakat, daerah dan Negara. Oleh karenanyalah kami akan mengkonsetrasikananggaran 2015 guna penyelesaian PPN Teluk Awang. Prinsip kami, sedikit lokasi, banyak alokasi.Percuma kalau banyak tempat yang dikucurkan dana namun hasilnya tidak maksimal. Lebih baik sedikit lokasi yang dituju, namun mendapat anggaran yang cukup besar, sehingga program-programnya pun akan berjalan dengan baik dan tepat sasaran,”papar Politisi dari Fraksi PPP ini.

Romy menambahkan, sangat tidak mungkin dalam merealisasikan rencana pembuatan PPN dengan pelabuhan yang besar lengkap dengan sarana dan prasarana lainnya hanya dengan menggunakan anggaran daerah saja. Butuh bantuan dari pemerintah pusat untuk membantu penyelesaian program ini. Dimana awalnya pengelolaan dilakukan oleh daerah, menjadi pemerintah pusat. Dalam hal ini bukan sebatas kepemilikan, namun juga dalam rangka menejemen pengelolaannya.

Melihat kondisi tersebut, Anggota Komisi IV DPR, Anton Sihombing berharap agar para nelayan dan masyarakat Teluk Awang, NTB tidak patah semangat. Dengan kata lain para nelayan juga harus turut menjaga dan melestarikan ekosistem yang ada. Karena jika  tercemar, bukan tidak mungkin segala kekayaan alam yang ada di daerah tersebut akan hilang atau lenyap. Sebagaimana diakui para nelayan setempat bahwa kawasan Teluk Awang kaya akan udang besar atau lobster yang memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Setiap tahunnya di teluk ini dapat menghasilkan dan mengeskpor udang besar dengan jumlah 4(empat)  juta ekor.(Ayu) foto: ayu/parle/hr