Komisi I DPR RI mengapresiasi perumusan kembali (redesign) program KPU/USO (Kewajiban Pelayanan Universal/Universal Service Obligation) oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Namun, konsep redesign ini perlu didetailkan kembali.

“Saya sangat mengapresiasi, karena dalam waktu yang tidak terlalu lama, program KPU/USO Kominfo sudah diperbaiki tiap rumusan dan kebijakannya. Menurut saya program ini sudah baik. Semoga redesign ini akan jauh lebih bermanfaat ketimbang konsep yang lalu, cuma harus didetailkan lagi,” ujar Anggota Komisi I Heri Akhmadi, usai raker dengan Menkominfo, di Gedung Nusantara II, Senin (23/06).

Selain itu, ia juga memberi catatanmasa bakti pemerintahan yang tinggal sebentar lagi, menurutnya program ini akan dilaksanakan oleh pemerintahan yang baru nanti.

“Masalahnya, sekarang inikan masa pemerintahan tinggal pendek. Pencanangan kerangka kebijakan baru dalam usul ini sesungguhnya strategis. Menurut saya itu tidak semestinya kita lakukan sekarang. Ditambah lagi ada beberapa hal yang masih harus dipersiapkan atau disetujui oleh pihak lain supaya bisa berjalan. Mungkin bisa di pemerintahan mendatang,” tambah Politisi PDI Perjuangan ini.

Sementara itu, Anggota Komisi I Evita Nursanty mengatakan bahwa redesign ini muncul akibat adanya audit Badan Pemeriksa Keuangan yang menyatakan bahwa program KPU/USO perlu dievaluasi.

“Grand design-nya perlu dimatangkan. Perencanaan, pengawasan, dan modal bisnisnya juga mesti dievaluasi kembali. Untuk itu yang dilakukan oleh Kominfo sekarang ini dengan melakukan redesign KPU/USO ini,” ujar Evita.

Politisi PDI Perjuangan ini menyarankan agar dana KPU/USO tidak dikelola oleh pemerintah. Sehingga, dana ini diserahkan kepada pihak yang berkepentingan. Tugas pemerintah, hanya mengawasi saja.

“Modal bisnisnya selama ini cukup rancu membuat semuanya semrawut. Sehingga, akan diubah modal bisnisnya. Kedepan kami mengusulkan,pemerintah tidak usah mengelola dana KPU/USO. Dana KPU/USO ini sebenarnya dana dari stakeholder, tinggal para operator saja yang mengelola, pemerintah hanya mengawasi saja, seharusnya seperti itu,” tambah Politisi asal Dapil Jawa Tengah ini.

Evita menggarisbawahi pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah masih cenderung lemah. Akibatnya, kondisi lapangan menjadi karut marut. Ia meminta Menkominfo untuk merestrukturasi Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI).

“Kita melihat karut marut yang terjadi di lapangan karena kelemahan pengawasan. Oleh karena itu kita minta BP3TI ini di restrukturisasi,  agar pihak-pihak stakeholder dimasukan dalam struktur BP3TI,” jelas Evita.

Sebelumnya, Menkominfo Tifatul Sembiring menjelaskan redesign KPU/USO dilakukan dengan empatkonsep, yaitu; bottom up, yaitu program disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan masyarakat dan dengan usulan kesiapan dari daerah melalui mekanisme Kompetisi.

“Komprehensif, yaitu tidak hanya infrastruktur namun juga mencakup ekosistem (pemberdayaan masyarakat, konten, aplikasi, dan lain-lain) untuk meningkatkan utilitas infrastruktur. Piloting, yaitu program bersifat cluster (tidak nasional) sesuai dengan kondisi dan kesiapan daerah untuk mempermudah pengawasan,” jelas Tifatul.

Dan konsep terakhir adalah sinergis, yaitu melibatkan stakeholder dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk memastikan sinergitas program dengan pihak terkait. (sf,br,put), foto : eka hindra/parle/hr.