Stasiun Karantina Ikan Sleman Minim Tenaga Kerja

28-04-2014 / KOMISI IV

Stasiun Karantina Ikan kelas II Adi Sucipto Sleman Jogyakarta masih banyak kekurangan tenaga Kerja kontrak maupun harian. Kurangnya tenaga kerja yang terjadi juga tidak hanya di stasiun Karantina ikan kelas II Adi Sucipto Sleman Jogyakarta, akan tetapi juga terjadi hampir di seluruh Stasiun Karantina Ikan di Indonesia.

Demikian dikatakan Ketua komisi IV DPR HM Romahurmuziysaat melakukan kunjungan kerja Komisi IV DPR ke Propinsi D.I Yogyakarta Senin (28/4) siang.

Ketua Komisi IV DPR Romahurmuziy menambahkan, kedepan perlu dilakukan terobosan untuk membuat keputusan mengenai tenaga kerja di wilayah Stasiun Karantina Ikan ini agar dapat teratasi. "Menganai bentuknya bisa tenaga honorer yang terpenting semua pelayanan tidak terbengkali seperti sekarang ini,"kata Romy.  

Dia juga mengatakan mengenai fasilitas juga masih sangat minim sementara kebutuhan fasilitas uji tiap tahunnya mengalami perubahan teknologi. Saat Kunker, jajaran stasiun Karatina Ikan meminta dukungan politik anggaran DPR untuk membangun Stasiun Karantina Ikan yang baru agar mampu mengejar perubahan perkembangan teknologi yang setiap tahunnya berkembang secara terus menerus.              

Ketua Komisi IV DPR Romahurmiziy yang sekaligus memimpin rombongan Kunjungan kerja Komisi IV DPR ke Propinsi DI Yogyakarta mengemukakan, kemungkinan Stasiun Karantina Ikan yang selama ini terpisah dari Kementerian Perikanan akan disatukan, dan dengan penyatuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya serta agar lebih efesiensi dapat terlaksana.

"akan tetapi tentunya dengan syarat yaitu bahwa kita perlu merubah Undang-Undang karantina terlebih dahulu agas supaya dapat disatukan antara Stasiun Karantina Ikan dengan Kementerian Perikanan, ujar ketua Rombongan Romahurmuziy.        

Menyinggung masalah keamanan, Romahurmuziy mengatakan, masalah keamanan yang ada dikarantina ikan Yogyakarta terkait dengan kebutuhan yang masuk keamanannya masih aman dan belum terlalu tinggi resikonya, justru yang terlalu besar itu adalah yang keluar, namun kalau kita bicara tentang keluar artinya peluang usaha pembudidaya ikan di Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya lebih tinggi.

Hal seperti ini, lanjutnya, sejalan dengan statistik nasional dimana masyarakat mulai melakukan budidaya ikan dibandingkan dengan budidaya perikanan tangkap. Dikatakan juga, hal seperti itu harus disiapkan karena tidak sekedar memenuhi kebutuhan pokok dalam negeri yang tingkat konsumsi individunya sudah diatas rata-rata dunia, tetapi juga kebutuhan dunia internasional dimana Indonesia masih memiliki peluang besar untuk itu.(Spy)/foto:iwan armanias/parle.

BERITA TERKAIT
Daniel Johan Usul Pemerintah revisi PP yang Beratkan Ekosistem IHT
20-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengusulkan pemerintah segera merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28/2024, khususnya...
Johan Rosihan Harap RAPBN 2026 Cerminkan Komitmen Pemerintah Soal Kedaulatan Pangan
20-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan meminta komitmen Pemerintah terhadap kedaulatan pangan agar benar-benar tercermin dalam...
Stok Beras Melimpah tapi Harga Tetap Mahal, Daniel Johan: Sangat Ironi!
15-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Belum lama ini Ombudsman RI yang mengungkap temuan adanya tumpukan beras impor tahun 2024 lalu yang sebagian...
Komisi IV Dorong Peningkatan Fasilitas dan Infrastruktur di PPI Tanjung Limau Bontang
13-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi IV DPR RI mendorong peningkatan fasilitas dan infrastruktur di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tanjung Limau, Kota...