Penerapan kebijakan impor bawang merah dari Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Kemendag, dihimbau agar konsisten dilakukan. Jangan saat bawang merah melimpah, pemerintah malah mengimpor bawang merah.

Demikian diungkapkan Anggota Komisi IV DPR RI Siswono Yudohusodo baru-baru ini kepada Parlementaria. Seperti diketahui, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri mengeluarkan referensi harga, bila harga bawang merah sudah mencapai Rp25.500/kg di tingkat konsumen atau Rp 15.500 di tingkat petani, maka dibuka impor. Menurut Siswono, aturan itu bagus asal dilakukan secara konsisten.

“Aturan itu saya rasa baik jika dilaksanakan secara konsisten. Itu menjadi tugas pemerintah menjaga harga suatu komoditas. Di satu sisi harus menguntungkan produsen seperti petani ataupun nelayan, dan di sisi lain juga tidak memberatkan konsumen. Jadi, kalau harga bawang merah mencapai Rp30 ribu/kg, berarti permintaan atau kebutuhan lebih banyak dibanding produksi, maka boleh impor,” kata anggota F-PG itu.

Sebaliknya, bila harga di tingkat konsumen sudah di bawah Rp15.000 berarti produksi sudah melimpah. Saat kondisi seperti ini, harga bawang jangan dipukul dengan impor, karena kian menjatuhkan harga di tingkat petani. Atau ketika harga sudah melambung di tingkat konsumen, lalu para petani sedang mendekati masa panen bawang merah, pemerintah malah keburu mengeluarkan kebijakan impor. Ini juga tidak menguntungkan.

Pemerintah sebenarnya sudah mengetahui siklus masa panen para petani. Siswono lalu mencontohkan, biasanya panen bawang pada April dan Juli. Nah, di bulan Juni sebaiknya tidak ada kebijakan impor, karena akan memukul harga petani. Bila masih mengimpor saat mendekati masa panen, berarti ada yang sengaja mempermainkan harga. Bila harus impor, jumlahnya juga harus dibatasi agar tidak merusak harga di dalam negeri. Semuanya dilakukan secara terukur.

“Pemerintah sebenarnya paham bagaimana siklus bawang ini. Tapi, kita tidak bisa menutupi kenyataan bahwa dalam tata niaga komoditas pertanian di Indonesia itu, sarat dengan permainan. Yang terbongkar di impor sapi. Di hortikultura, ada lobi antara importir hitam dengan memanfaatkan pejabat pemerintah. Sudah banyak yang terungkap, tapi tidak ada tindak lanjutnya. Saya tahu lobi-lobi yang dilakukan oleh importir itu,” ungkap Wakil Ketua Badan Kehormatan DPR RI ini. (mh)/foto:iwan armanias/parle.