Komisi III DPR RI memberikan perhatian pada persiapan pengamanan Pemilu Legislatif di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng). Sebagai satu dari 7 daerah yang masuk kategori rawan, sejumlah langkah perlu dilakukan agar provinsi yang berhadapan langsung dengan negara tetangga Filipina ini dapat melewati pesta demokrasi dengan stabil.

"Jelas stabilitas di Sulteng ini penting dan tentu juga mempengaruhi kondisi nasional. Apalagi kalau kita tarik garis provinsi ini persis berada di tengah wilayah Indonesia," kata Ketua Tim Kunker Komisi III Al Muzammil Yusuf usai pertemuan dengan jajaran Pemprov Sulteng di Palu, Selasa (11/3).

Ia berharap walaupun anggaran pengamanan pemilu yang diajukan Polri sebesar Rp 3 triliun tidak sepenuhnya dapat dipenuhi, upaya pengamanan tidak kendor. Pemerintah Daerah menurutnya dapat memberikan dukungan dan bekerja sama dalam sejumlah program yang ada.

Anggota Tim Kunker dari Fraksi Partai Hanura Syarifudin Sudding meminta Pemprov mengefektifkan pengamanan tertutup yang melibatkan camat, lurah sampai kepada Pengurus RT. Ia juga mengingatkan keterlibatan mereka hendaknya tetap memperhatikan netralitas.

"Pengamanan tertutup ini  mudah-mudahan bisa dilakukan secara independen tanpa kehilangan netralitas. Sebenarnya mewujudkan pemilu yang jujur, adil, bebas dan rahasia adalah tanggung jawab kita bersama," tekannya.

Secara khusus ia meminta Pemprov memberikan perhatian pada pihak-pihak tertentu yang diduga melakukan aksi teror pesanan. "Ada kondisi yang dibuat sedemikian rupa, tidak murni benar orang yang melakukan aksi teror adalah teroris, ini perlu ditelusuri," lanjut wakil rakyat dari Dapil Sulteng ini.

Menjawab hal ini, Sekda Provinsi Sulteng Amdjad Lawasa menjelaskan sudah melakukan rapat koordinasi dengan kepolisian dan aparat intelejen untuk melakukan upaya pencegahan dini terhadap kemungkinan aksi teror. Dalam apel besar pengamanan pemilu menurutnya gubernur juga sudah meminta seluruh aparat negara yang terlibat dapat bersikap netral. "Kami menyambut kedatangan Tim Kunker Komisi III, masukan yang kita peroleh akan kita sampaikan dalam forum koordinasi daerah," ujar dia. (iky)