Tim Komisi V DPR  melakukan Kunjungan Spesifik ke Tanah Karo Medan Sumatera Utara Rabu pekan lalu guna untuk meninjau infrastruktur pasca bencana Gunung Sinabung. Kunjungan dipimpin Ali Wongso Halomoan Sinaga (FPG), dengan beberapa anggota yaitu Bahrum Daidido, Agus Bastian, Eriko Sotarduga BP Sitorus, Yudi Widiana Adia, Hj. Hanna Gayatri dan Nuriswantoserta Mangara M. Siahaan.

Dalam acara ini Tim Komisi V melakukan peninjauan ke lokasi bencana dampak erupsi Gunung Sinabung. Sebelumnya rombongan mengadakan pertemuan dengan Bupati Karo dan BNPB Pusat serta BNPB Propinsi Sumut.

Sebelum ke lokasi bencana, Tim Komisi V DPR dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat Syamsul Ma’arif disambut Bupati Karo Kena Ukur Karo Jambi Surbakti didampingi seluruh Kepala SKPD jajaran Pemkab Karo.

 Selain meninjau lokasi erupsi Gunung Sinabung, Komisi V  ingin  mendapat laporan perkembangan terhadap penanggulangan berbagai insfrastruktur yang rusak akibat erupsi Sinabung. Seperti masalah fasilitas air bersih dan sanitasi di lokasi penampungan, serta rencana relokasi pengungsi, dan perumahan warga penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Hadir pula dalam acara ini Kepala Balai Bina Sumber Daya Air, Kepala Balai Bina Marga, Pejabat Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Pejabat Kementerian Perumahan Rakyat dan Pejabat Kementerian Perhubungan.

Dalam pertemuan tersebut Ketua Rombongan Komisi V DPR Ali Wongso Halomoan Sinaga meminta agar Direktorat Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat dapat bersinergi dengan BNPB untuk memenuhi kebutuhan airbersih,dan untuk kebutuhan mandi cuci kakus (MCK) di setiap pos pengungsian. “ Diusahakan agar Ditjen Cipta Karya Kementerian PU dapat memenuhi kebutuhan pengungsi dengan membuat MCK permanen, juga kebutuhan air bersih,” ujar Ali Wongso.

Komisi V DPR sangat menghargai dan mengapresiasi laporan-laporan perkembangan penanganan bencana Sinabung, juga penyediaan lahan untuk merelokasi pengungsi yang desanya berada di radius 3 km.

Tim Komisi V DPR juga menilai penanganan tanggap darurat bencana Sinabung sudah termasuk baik. Dimana pola penanganan antara BNPB Pusat, BNPB Daerah/ Propinsi, dan Satlak PB Kabupaten Karo, termasuk unsur TNI/Polri, Pemda/Muspida selalu melakukan koordinasidengan baik.

Untuk penyediaan lahan relokasibagi para pengungsiakan disediakan oleh BNPB dan Pemda, sedangkan soal biaya akan dianggarkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui BNPB. “ Keterlibatan Kementerian PU adalah untuk mendukung upaya penanganan tanggap darurat seperti pembangunan jalan dan pembangunan rumah yang rusak, dan secara teknis akan didukung oleh Kementerian Perumahan Rakyat, “ tegas Ali Wongso.(Spy), foto : supriyanto/parle/hr.