Poempida- Pemerintah Tak Serius Tangani Kesehatan

04-09-2013 / KOMISI IX

Rencana pemerintah menjalankan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tahun 2014 menuai keraguan dan kritik. Setidaknya, pemerintah dinilai tidak serius, karena minimnya anggaran kesehatan untuk tahun anggaran 2014.

Demikian disampaikan Anggota Komisi IX Poempida Hidayatulloh, Selasa (2/9), saat rapat kerja dengan Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi. Program BPJS sendiri sifatnya asuransi sosial. Bagi fakir miskin, pemerintah memberikan bantuan iuran untuk ikut serta dalam BPJS lewat program Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebesar Rp 19.225/orang/bulan.

Namun, Poempida mengeritik besaran PIB tersebut. “Pemerintah harus mempertimbangkan kembali yang namanya besaran PBI. Kami menilai dengan besaran Rp 19.225 itu masih belum cukup. Jadi, penganggaran untuk PBI, kami minta ditinjau kembali. Kalau dipaksakan, terus terang kami ragu,” tandas Poempida.

Menkes, dinilai Poempida tidak sepenuhnya fight memperjuangankan anggaran kesehatan untuk masyarakat ini. Sementara Menkes sendiri mengaku sudah berjuang setengah mati meloloskan anggaran program kesehatan masyarakat. Poempida tetap menilai Menkes tidak serius. Padahal, masalah kesehatan merupakan hal absolut bagi kehidupan masyarakat.

“Saya bingung sekali, sebenarnya pemerintah serius tidak, sih, menangani masyarakat dalam konteks kesehatan. Seperti saya katakan, kesehatan itu sesuatu yang absolut, enggak bisa ditawar-tawar. Tapi, di lain pihak pemerintah bisa membeli senjata, tank, dan pesawat. Mestinya, Ibu sebagai Menkes di kabinet, fight saja memperjuangkan anggaran. Ini, kan, untuk masyarakat.”

Di sisi lain, kata Poempida, pemerintah bisa membeli alutsista yang mahal seperti pesawat dan tank. Membeli perlengkapan pertahanan percuma saja. Kalau diserang Amerika dalam 5 menit saja, Indonesia bisa habis. Jadi, daripada dihamburkan untuk belanja alutsista, lebih baik dialihkan untuk kesehatan masyarakat, tandas Poempida.

Anggaran kesehatan yang tidak optimal tersebut, menurut Poempida akan semakin menurunkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat. Pengurangan anggaran kesehatan ternyata hingga 40%. “Kemarin saja kita banyak sekali mendapat persoalan. Apalagi, dengan dikuranginya sampai 40% ini. Waduh, saya jadi bingung mau bahasnya dari mana.” (mh)/foto:odjie/parle/iw.

BERITA TERKAIT
Nurhadi Ungkap Banyak Dapur Fiktif di Program MBG, BGN Diminta 'Bersih-Bersih’
14-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menemukan adanya 'dapur fiktif' dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG),...
Kunjungi RSUP, Komisi IX Dorong Pemerataan Layanan Kesehatan di NTT
13-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Kupang - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyampaikan apresiasi atas pengelolaan RSUP dr. Ben Mboi Kupang...
Komisi IX Tegaskan Pentingnya Penyimpanan Memadai di Dapur MBG
13-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Gorontalo - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menilai bahwa tidak semua dapur Makan Bergizi Gratis (MBG)...
Komisi IX Pastikan Dukungan Anggaran Pusat untuk Tekan Stunting di NTT
13-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA,Kupang - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menegaskan komitmen DPR untuk memastikan program dan anggaran dari pemerintah...