Komisi VI DPR akan meminta klarifikasi dan penjelasan Menteri BUMN Dahlan Iskan terkait laporannya kepada KPK mengenai pelanggaran pelelangan pembangunan PLTU Riau dan Kaltim.

Hal itu mengemuka saat Komisi VI DPR RDP dengan Dirut PLN Nur Pamudji, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR Benny K.Harman, di Gedung Nusantara I DPR RI, Rabu  (19/6).

"Tentu hal yg diklarifikasi dan dilaporkan Mantan Dirut PLN harus diketahui oleh Dirut sekarang ini, termasuk juga proses lelang PLTU Riau, ini aneh," terang anggota DPR Chairuman Harahap dari Partai GOlkar,

Menurutnya, Dirut PLN sekarang tidak bisa terlepas dari tanggung jawab manajemen dan mengetahui apa yang dituduhkan dan diklarifikasi oleh Dirut PLN lama Dahlan Iskan.

Dirut PLN Nur Pamudji mengatakan, PLN melihat tidak ada masalah pelelangan yang dilakukan saat era Dahlan Iskan. "Sebelumnya Pak Dahlan melihat adanya tuduhan penyelewengan pelelangan pembangunan PLTU Riau dan Kaltim, karena itu beliau tidak ingin kejadiannya simpang siur jadi dirinya meminta KPK memeriksa proses lelang itu," ujarnya. (si)/foto:iwan armanias/parle.