Di saat Kementerian Agama RI mendapat penambahan anggaran dari Menteri Keuangan, Mitra Komisi VIII lainnya malah mengalami pengurangan. Hal tersebut terungkap saat Rapat Kerja (raker) Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Sekjen Kemensos RI pada Rabu (29/5).

Dalam paparannya Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari mengungkapkan bahwa sesuai Surat Menteri Keuangan RI No. S-339/MK.02/2003 Tanggal 14 Mei 2013 Tentang Kebijakan Penghematan dan Pengendalian Belanja Kementerian Negara/ Lembaga (K/L) Tahun 2013, pemotongan anggaran tahun 2013 Kementerian PP dan PA sebesar 18,8 Miliar atau 8,2 % dari Total Pagu Murni.

Hal yang sama juga dipaparkan oleh Sekjen Kementerian Sosial, Toto Utomo Budi Santosa mengatakan,bahwa sesuai dengan Surat Menteri Keuangan dengan nomer yang sama, pemotongan Anggaran Kementerian Sosial sebesar Rp 479,5 Miliar atau sekitar 8,6% dari Pagu Murni.

Namun ditambahkan Toto, setelah dilakukan perhitungan terhadap kebutuhan anggaran Kemensos, Kemensos tidak dapat memenuhi jumlah anggaran yang ditetapkan untuk dipotong oleh Kementerian Keuangan tersebut.

Pada tanggal 22 Mei 2013 Menteri Sosial mengajukan usulan exercise pemotongan anggaran TA 2013 kepada Menteri Keuangan dengan 3 skema pemotongan, namun hingga tanggal 27 Mei belum mendapat jawaban dari Menteri Keuangan.

Pemotongan Menteri Keuangan ini mendapat respon dari Anggota Komisi VIII, Adang Ruchiatna Puradiredja.

“Saya sangat mengapresiasi langkah pemerintah melakukan pemotongan dan penghematan anggaran, namun sangat disayangkan jika mitra kita seperti Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, juga Kementerian Sosial ikut dilakukan pemotongan. Karena seperti diketahui, Kemeneg PP & PA itu anggarannya paling kecil padahal mitra kerja kita ini sangat strategis program-programnya dan sasarannya juga sangat jelas, tapi kenapa ikut mendapat pemotongan,”jelas Adang.

Ditambahkannya, untuk itu ia meminta Komisi VIII agar ikut mempertahankan anggaran yang telah dibuat sebelumnya oleh para mitra kerja Komisi VIII tersebut. Dengan kata lain Komisi VIII harus menolak pemotongan tersebut, demi tercapainya target sasaran yang sudah ditetapkan pada anggaran sebelumnya.(Ayu) foto:ry/parle