Anggaran Kementerian Pertanian akhirnya dipangkas hingga Rp 1.4 Triliun, namun Komisi IV DPR mengharapkan program unggulan untuk kepentingan rakyat dapat terus berjalan.

"Walaupun terdapat pemotongan namun itu lebih banyak dari sisi menejerial yang menyangkut efisiensi, selain itu program-program unggulan diharapkan tidak terjadi pemotongan," ujar Anggota Komisi IV DPR Murady Darmansyah dari Fraksi Partai Hanura saat diwawancarai oleh Parlementaria, di Ruang Rapat Komisi IV, Gedung Nusantara DPR, Rabu (29/5).

Murady menjelaskan, terdapat pengurangan untuk subsidi pupuk, karena adanya pengurangan pencetakan sawah baru. Hal itu berdasarkan angka-angka parameter realisasi tahun sebelumnya. "Jadi tahun sebelumnya realisasinya hanya 91 persen. Jadi mereka berani bermain di antara angka parameter itu," jelasnya.

khusus pembukaan lahan baru, Dia mengatakan, pembukaan lahan baru tentu akan menjadi sorotan banyak pihak, baik di daerah maupun di pusat karena itu perlu dilakukan evaluasi kinerja. "Untuk lahan baru memang salah satu pekerjaan Kementerian Pertanian yang paling sulit, karena lahan itu harus punya kriteria-kriteria yang bisa untuk penambahan sawah baru," paparnya.

Dia mengharapkan, efisiensi anggaran tidak mengganggu target Kementerian Pertanian. "Sebenarnya anggaran yang perlu dihemat, bisa diukur pada realisasi anggaran tahun sebelumnya, jika penyerapan kurang dan tidak menyentuh kepentingan rakyat bisa diefisiensikan," ujarnya.(si)/foto:iwan armanias/parle.