Anggota Komisi IV DPR RI Riyono. Foto: Oji/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI Riyono, mewanti-wanti pemerintah agar tidak gegabah menarik beras dari pasar terkait polemik beras oplosan. Ia khawatir langkah tersebut justru bisa memicu kekosongan pasokan dan menaikkan harga beras di tingkat konsumen.

“Melihat hasil penanganan beras oplosan yang dilakukan Satgas Pangan menurut saya sudah cukup. Hentikan para pengusaha nakal, tegakkan hukumnya, tapi beras yang sudah ada di pasar sebaiknya jangan ditarik. Ini bisa menimbulkan kebingungan di masyarakat dan mendorong kenaikan harga,” ujar Riyono dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Rabu (6/8/2025).

Menurutnya, urusan pangan adalah persoalan yang sangat sensitif. Jika tidak ditangani dengan tepat, dapat berdampak besar terhadap stabilitas ekonomi masyarakat.

“Melihat hasil penanganan beras oplosan yang dilakukan satgas pangan menurut saya cukup dan hentikan para pengusaha yang nakal. Tegakkan hukumnya, tapi terkait beras yang di pasar harus tetap di pasar. Jangan ditarik, ini akan membuat masyarakat ragu dan binggung, ini akan membuat harga naik kalau sampai beras – beras oplosan atau beras sesuai mutu ditarik,” tambah Politisi Fraksi PKS ini.

Riyono juga menyoroti pentingnya menjaga stabilitas harga di tengah kinerja positif petani. Ia menilai harga Gabah Kering Panen (GKP) sebesar Rp6.500 sudah cukup bagus. Namun, anehnya harga beras di pasaran masih tinggi, padahal stok beras di gudang Bulog terpantau cukup.

Dalam kesempatan itu, Riyono juga mengungkapkan ketidaksetujuannya atas penggunaan istilah "beras oplosan" yang dinilainya berkonotasi negatif. Menurutnya, dalam pengelolaan mutu memang ada berbagai perlakuan terhadap beras yang harus dilakulan untuk mendapatkan kualitas, rasa, warna dan kandungan air serta prosentase patahan yang ditentukan agar sesuai keinginan konsumen.

“Beras yang disebut oplosan itu lebih tepat disebut beras tidak sesuai mutu. Kenapa? Karena yang bermasalah biasanya ketidaksesuaian antara label dan fisiknya. Tidak semua pencampuran beras itu berarti penipuan,” jelasnya.

Riyono juga menyoroti kondisi harga beras di lapangan, yang masih tergolong tinggi. Dari hasil kunjungannya ke desa-desa terpencil di Ngawi dan Ponorogo, ia mendapati harga beras konsumsi berkisar antara Rp12.000 hingga Rp14.000 per kilogram, sementara penghasilan harian masyarakat hanya sekitar Rp60.000 hingga Rp100.000.

“Sekali lagi, beras yang tidak sesuai mutu jangan ditarik. Turunkan harganya dan umumkan terbuka di pasar agar rakyat tahu. Kalau ditarik, saya khawatir stok akan berkurang dan harga akan naik kembali,” pungkasnya. (hal/rdn)