Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI di Kantor Bupati Manggarai Barat, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Foto: Safitri/vel

PARLEMENTARIA, Manggarai Barat - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, meminta agar penanganan persoalan agraria dan pengelolaan pertanahan dilakukan secara menyeluruh dalam rangka mendorong peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), serta mempercepat pelaksanaan reforma agraria dan penyusunan tata ruang wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Hal tersebut disampaikan saat Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI di Kantor Bupati Manggarai Barat, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. 

Dalam kunjungan tersebut, Komisi II meninjau tiga aspek utama yang menjadi perhatian legislatif dalam fungsi pengawasan terhadap kebijakan pertanahan nasional. “kita ingin melihat tiga hal tadi ya. Satu soal PNBP dari sektor pertahanan. Lalu soal reforma agraria. Dan ketiga soal penyusunan tata ruang,” ujar Zulfikar.

Zulfikar mengungkapkan bahwa meskipun telah terdapat berbagai capaian dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di wilayah NTT, masih banyak permasalahan sengketa lahan yang belum terselesaikan. Sengketa tersebut dinilai menjadi faktor penghambat optimalisasi penerimaan negara dari sektor pertanahan. 

“Namun demikian ada masalah yang perlu segera diselesaikan karena banyak juga di sini ada sengketa, kalau itu semua bisa dituntaskan maka PNBP juga akan naik. Termasuk kalau semua lahan tanah yang ada di Manggarai yang tadi baru 45% tercapai, kalau bisa makin tahun itu makin baik katakanlah bisa mencapai 100% tentu PNBP juga akan naik” jelasnya usai memimpin rapat pada Jumat (25/7/2025).

Selain itu, berkaitan reforma agraria di NTT menurut Politisi yang membidangi persoalan Agraria dan Pertanahan itu telah menunjukkan progres melalui distribusi sejumlah bidang tanah kepada masyarakat. Namun, penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di beberapa daerah dinilai masih tertinggal. 

“Tadi ada 9 kabupaten-kota yang belum semoga bisa disegerakan karena semakin cepat penyelesaian tata ruang RTRW maupun Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), maka lahan tanah itu kan bisa terkategorikan, yang itu semua nanti akan bisa mengurangi konflik, bisa mengurangi sengketa, dan memastikan pembangunan itu bisa berjalan baik, kehidupan masyarakat lebih baik,” tambahnya.

Kondisi tersebut menjadi perhatian karena persoalan tanah menurut laporan Ombudsman menempati peringkat kelima sebagai aduan terbanyak masyarakat. Oleh karena itu, Zulfikar mendorong semua pihak, khususnya jajaran ATR/BPN dan pemerintah daerah, untuk menunjukkan komitmen nyata dalam menegakkan regulasi dan menyelesaikan konflik agraria secara adil.

"Sebab kalau dari sisi aturan sudah banyak aturan yang dihadirkan untuk memberikan respon, untuk menjadikan jalan keluar bagi masalah yang ada, ini tinggal komitmen kita bersama, terutama komitmen teman-teman ATR/BPN untuk melaksanakan semua aturan yang ada itu," tutupnya. (srw/aha)