Syamsu Rizal: Segera Desak Reformasi Pendidikan TNI Demi Siap Hadapi Serangan Digital
Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal saat mengikuti Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI ke Kodiklat TNI, Kota Tangerang Selatan, Banten, Kamis (17/7/2025). Foto: Saum/vel
PARLEMENTARIA, Tangerang Selatan — Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal mendorong reformasi menyeluruh terhadap sistem pendidikan militer di lingkungan TNI. Dorongan ini muncul menyusul meningkatnya ancaman serangan digital dan perang psikologis (psy war) yang dinilai belum tertangani optimal dalam doktrin militer Indonesia saat ini.
Sebab itu, ia menegaskan pentingnya pembaruan kurikulum dan sistem pengkaderan prajurit agar TNI mampu menghadapi bentuk-bentuk perang modern yang tidak lagi mengandalkan kekuatan konvensional.
“Perang antara Israel dan Iran dalam 12 hari terakhir tidak menurunkan pasukan infanteri ke lapangan, tapi daya rusaknya luar biasa. Itu jadi pelajaran penting bagi kita. Kita tidak bisa terus bertumpu pada pendekatan lama,” ujar Syamsu kepada Parlementaria di sela-sela agenda Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI ke Kodiklat TNI, Kota Tangerang Selatan, Banten, Kamis (17/7/2025).
Menurutnya, sistem pendidikan militer saat ini belum sepenuhnya mengadopsi tantangan baru seperti serangan siber, disinformasi, hingga propaganda digital yang berpotensi melumpuhkan pertahanan nasional secara diam-diam. “Pola doktrin dan pengkaderan TNI harus berubah. Transfer knowledge-nya belum menggunakan smart system. Bahkan fasilitas seperti smart room dan smart board masih sangat terbatas,” jelasnya.
Syamsu menyebut bahwa keberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang TNI seharusnya mendorong percepatan pembaruan doktrin. Ia mengingatkan bahwa modernisasi alutsista harus dibarengi dengan reformasi dalam sistem pendidikan prajurit.
“Kita tidak hanya ingin punya alat utama sistem pertahanan (alutsista) yang canggih, tapi juga prajurit yang profesional dan paham betul cara menghadapi bentuk perang baru yang tidak terlihat,” ujarnya.
Ia juga menyinggung persoalan anggaran yang belum ideal. Menurutnya, usulan anggaran pendidikan TNI baru setengah dari kebutuhan aktual dan masih perlu dikawal agar reformasi pendidikan militer berjalan maksimal.
“Kami di Komisi I akan terus mendorong agar anggaran pendidikan TNI tidak hanya jadi pelengkap, tapi jadi prioritas. Karena musuh hari ini tak selalu datang dengan senjata, bisa datang lewat data, layar, dan opini,” tegas Politisi Fraksi PKB itu. (um/aha)
