Departemen Agama Provinsi Lampung meminta tim Kunker Komisi VIII DPR untuk memperluas embarkasi haji guna meningkatkan kenyamanan untuk jemaah haji. “Kita menginginkan adanya pemekaran status pengelolaan haji di Lampung menjadi embarkasi dengan alasan jumlah calon jamaah haji yang terdaftar sudah melebihi kuota haji di Provinsi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat,”kata Kepala Kantor Wilayah Depag Provinsi Lampung Syaroni Masum di hadapan anggota Dewan baru-baru ini. Menurutnya, pemerintah pusat memberikan kuota sebesar 6000 orang calon jamaah haji sedangkan calon jamaah haji yang terdaftar di Kanwil Agama Lampung sudah 16.000 orang calon jamaah haji. Menjawab hal tersebut, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Imam Supardi mengatakan, hal ini akan segera di bahas dengan Departemen Agama seusai kunjungan kerja ini. “Kita akan segera mengundang Menag untuk melaporkan hasil temuan kita di lapangan,”paparnya. Dia menambahkan. Dirinya akan menyampaikan seluruh masukan kepada pemerintah pusat dan akan memperjuangkannya sampai akhir masa jabatannya yang tinggal 2 bulan ini. Pada kunjungan ke Provinsi Lampung, tim Kunker Komisi VIII DPR menyerahkan sumbangan dari Departemen Agama dan Departemen Sosial secara simbolis kepada sejumlah madrasah, panti asuhan dan tempat-tempat ibadah seperti vihara bodhicitta di Kabupaten Pringsewu. “Kabupaten Pringsewu ini adalah Kabupaten yang baru saja dimekarkan, karena itu kita harus memberikan dorongan dan bantuan kepada Kabupaten ini agar tidak tertinggal dengan kabupaten lainnya”tandasnya Bupati Pringsewu H.I Masdulhaq mengatakan, Kunjungan Komisi VIII DPR-RI sangat penting bagi Kabupaten Pringsewu khususnya di bidang sosial, agama, perlindungan anak, perempuan dan penanggulangan bencana alam, guna meningkatkan taraf hidup masyarakat Lampung. Pada akhir kunjungan tim kunker, rombongan Komisi VIII DPR-RI menyempatkan diri menghadiri acara penutupan festival krakatau ke-19 dan lampung expo ke 8 tahun 2009 di gedung Graha wangsa Bandar lampung yang di undang oleh Gubernur Lampung Syahrudin Z.P, Acara tersebut juga dihadiri gubernur Banten, Ratu Atut Choisyah. Pada kesempatan tersebut, Syahrudin meminta Komisi VIII DPR-RI mendesak pemerintah agar memperhatikan serta membangun infrastruktur penting yang masih kurang di wilayah provinsi lampung. Pada kunjungan kali ini rombongan Komisi VII DPR dipimpin oleh Wakil Ketua komisi VIII H. Imam Supardi serta didampingi oleh 8 orang anggota komisi VII yaitu, H . Safriansyah ( FPP ), Sjaiful Rachman ( FPP ), H. Zaenuddin ( FPD ), H . Umung Anwar Sanusi ( FPKS ) , Tiurlan B Hutagaol ( FPDS ) , HJ Siti Soepami ( FPDIP ) , dan HJ Kurniati ( FPDIP ). (ikbal)