Anggota Komisi VII DPR RI Rycko Menoza saat pertemuan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke KEK Sei Mangkei, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Jumat (11/7/2025). Foto: Oji/vel

PARLEMENTARIA, Simalungun - Anggota Komisi VII DPR RI Rycko Menoza menyinggung peranan pemerintah daerah (Pemda), baik kabupaten maupun provinsi dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Menurutnya, untuk mengatasi berbagai masalah dalam pengembangan KEK, diperlukan sinergi antara pengelola KEK, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah.

"Pemerintah pusat dapat memberikan insentif investasi dan membantu penyediaan infrastruktur, sementara pemerintah daerah dapat berperan dalam menyiapkan kerangka investasi yang menarik bagi investor dan menyiapkan infrastruktur di luar kawasan," tandas Ryco kepada Parlementaria di sela-sela Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke KEK Sei Mangkei, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Jumat (11/7/2025).

Politisi Fraksi Partai Golkar ini menambahkan, Kawasan Ekonomi Khusus perlu didukung pemerintah daerah, baik pemkab maupun pemprov dengan pengembangan kawasan wisata sebagai fasilitas penunjang di sekitarnya sehingga bisa semakin menarik perhatian para investor baik nasional maupun internasional.

Beberapa pilihan wisata terdekat dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, antara lain: Green Star Park Simalungun, Pemandian Umbul, Pemandian Air Panas Teluk Sibayan, dan Masjid Agung Al Munawwaroh. Selain itu, ada juga pilihan lain seperti Dogi Park, Waterboom Indrapura, Taman Miniatur Dunia dan Banyuwangi Water Park.

"Saya melihat sudah mulai banyak investor yang membangun pabriknya di sini. Investor multinasional tersebut mungkin memerlukan fasilitas-fasilitas penunjang seperti tempat wisata untuk menarik minat mereka," ungkap Legislator asal Dapil Lampung ini.

Mantan Bupati Lampung Selatan periode 2010-2015 ini juga menerima laporan dari Direksi KEK Sei Mangkei perihal masih mahalnya harga gas industri yang ditawarkan pemerintah sehingga memicu masih tingginya biaya operasional di sini. Ia berjanji akan menyampaikan permasalahan tersebut dengan mitra kerja terkait dalam rapat di DPR. (oji/rdn)