Anggota Komisi XII DPR RI, Rocky Candra saat memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi XII di Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (11/07/2025). Foto: Andri/vel

PARLEMENTARIA, Kendari - Di tengah sorotan atas kontribusi fiskal yang minim, PT Obsidian Stainless Steel (OSS) kembali menuai kritik tajam setelah tercatat terjadi 13 kasus kecelakaan kerja sepanjang tahun 2025. Angka tersebut terungkap dalam pertemuan Komisi XII DPR RI bersama pihak manajemen perusahaan. Bahkan, kasus terbaru kecelakaan kerja terjadi bersamaan dengan kunjungan kerja DPR ke Sulawesi Tenggara.

Anggota Komisi XII DPR RI, Rocky Candra mengungkapkan kekecewaan mendalam terhadap standar keselamatan kerja yang dinilai lemah dan cenderung diabaikan oleh manajemen perusahaan. Berdasarkan keterangan yang diperoleh, perusahaan berdalih sebagian kecelakaan merupakan human error. Namun, Rocky menegaskan argumen tersebut tidak dapat dijadikan alasan pembenaran atas lemahnya sistem pengawasan dan perlindungan tenaga kerja.

“Hal ini sebagai cerminan manajemen yang lalai dan tidak profesional,” ujar Rocky Candra saat memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi XII di Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (11/07/2025).

Lebih lanjut, Rocky menyebutkan, regulasi keselamatan kerja berlaku bagi seluruh perusahaan, baik perusahaan tambang skala besar maupun industri lain. Standar operasional prosedur (SOP) seharusnya dirancang untuk meminimalkan risiko kecelakaan, bukan sekadar formalitas administratif.

“Karena itu, perusahaan berkewajiban melaporkan setiap insiden secara transparan kepada pemerintah daerah dan kementerian teknis terkait,” ujar Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Selain kecelakaan kerja, persoalan kesehatan masyarakat juga ikut mencuat. Komisi XII DPR mendapat laporan terdapat lebih dari 5.000 warga sekitar kawasan industri yang menderita Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Dugaan kuat mengarah pada pencemaran udara yang ditimbulkan proses produksi dan aktivitas kendaraan berat milik perusahaan. Kondisi ini menambah daftar panjang persoalan lingkungan dan kesehatan yang ditimbulkan aktivitas industri nikel.

Komisi XII DPR meminta Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Lingkungan Hidup segera turun tangan melakukan pemeriksaan menyeluruh. Pemeriksaan itu dinilai penting untuk memastikan perusahaan tidak melakukan manipulasi data laporan kecelakaan maupun dampak lingkungan. Komisi juga menyebut laporan resmi perusahaan kerap tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

Sebagai rencana tindak lanjut dari kunjungan kerja spesifik ini, Rocky mendorong pembahasan persoalan keselamatan kerja dan kesehatan masyarakat ini dibawa ke Panja Minerba dan Panja Lingkungan Hidup. “Dengan pembahasan lintas kementerian dan pengawasan ketat, diharapkan perusahaan tidak lagi abai terhadap keselamatan pekerja serta hak masyarakat untuk hidup di lingkungan yang sehat,” pungkasnya. (man/rdn)