Ketua Komisi V DPR RI Lasarus dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Pemerintah di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (10/7/2025). Foto : Oji/Andri

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi V DPR RI bersama 7 (tujuh) kementerian dan lembaga yang menjadi mitra kerjanya, menyepakati penetapan pagu indikatif tahun anggaran 2026 dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Pemerintah di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (10/7/2025). Dipimpin oleh Ketua Komisi V DPR RI Lasarus, agenda ini menjadi langkah awal yang krusial dalam penyusunan RAPBN 2026.

Walaupun besaran pagu yang ditetapkan masih jauh dari kebutuhan ideal masing-masing kementerian dan lembaga, Lasarus menegaskan Komisi V DPR RI berkomitmen akan memperjuangkan tambahan anggaran untuk menutup backlog pada pembahasan RAPBN 2026 di Badan Anggaran DPR RI. Sebagai informasi, berikut rincian dari masing-masing Kementerian/Lembaga (K/L) yang menjadi mitra Komisi V terkait kebutuhan anggaran, pagu indikatif yang disepakati, serta backlog atau kekurangan anggaran yang masih harus diperjuangkan pada tahap pembahasan lebih lanjut.

Di antaranya, Kementerian Pekerjaan Umum membutuhkan anggaran mencapai Rp139,73 triliun, sementara pagu indikatif yang disetujui hanya Rp70,85 triliun, sehingga membutuhkan anggaran backlog sebesar Rp68,88 triliun. Kondisi serupa terjadi pada Kementerian Perhubungan yang membutuhkan anggaran sebesar Rp48,89 triliun namun baru mendapatkan pagu indikatif Rp24,40 triliun, sehingga masih terdapat kekurangan Rp24,48 triliun.

Sementara itu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi memiliki kebutuhan anggaran Rp3,36 triliun dengan pagu indikatif Rp1,59 triliun, sehingga menciptakan backlog sebesar Rp1,77 triliun. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman membutuhkan anggaran sebesar Rp49,85 triliun, namun hanya Rp1,82 triliun yang dialokasikan sebagai pagu indikatif, sehingga meninggalkan kekurangan mencapai Rp48,03 triliun.

Adapun Kementerian Transmigrasi membutuhkan anggaran sebesar Rp2,23 triliun, dengan pagu indikatif Rp1,90 triliun, sehingga terdapat backlog Rp329 miliar. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) tercatat memerlukan anggaran sebesar Rp3,55 triliun namun baru memperoleh pagu indikatif Rp1,89 triliun, sehingga menyisakan kekurangan sebesar Rp1,66 triliun.

Sementara itu, Basarnas membutuhkan Rp2,27 triliun namun memperoleh pagi indikatif sebesar Rp1,11 triliun, sehingga terdapat backlog sebesar Rp1,26 triliun. Menurutnya, kebutuhan yang belum terpenuhi ini sebagian besar menyangkut program-program prioritas nasional serta layanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Di mana, program dan layanan tersebut menyangkut soal pembangunan infrastruktur jalan, transportasi publik, pengembangan kawasan permukiman, hingga kesiapsiagaan mitigasi bencana yang menjadi tugas BMKG dan Basarnas.

“Seluruh angka (pagu definitif) sudah kami sepakati satu per satu dengan kementerian dan lembaga terkait. Nantinya, ini akan segera kami sampaikan kepada Badan Anggaran DPR RI untuk proses lebih lanjut. Kami juga sepakat akan mengawal bersama-sama agar kebutuhan yang masih backlog ini bisa dicarikan solusi dalam pembahasan RAPBN,” ungkap Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Lebih lanjut, terangnya, pertemuan Komisi V DPR RI dengan seluruh mitra kerja Komisi V DPR RI ini juga menjadi upaya sinkronisasi anggaran antar-kementerian sesuai dengan fungsi dan programnya. Usaha ini dilakukan supaya pelaksanaan program pembangunan tahun 2026 bisa berjalan efektif, efisien, dan sesuai prioritas nasional.

“Kesimpulan rapat ini sudah disetujui seluruh anggota Komisi V DPR RI dan juga para mitra kerja. Semoga nanti dalam pembahasan RAPBN 2026 bisa kita perjuangkan bersama untuk kesejahteraan rakyat,” pungkasnya diiringi dengan ketukan palu yang menandai sahnya hasil rapat tersebut. (um/rdn)