Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ilham Permana dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Direktur Utama LPP TVRI, LPP RRI, dan LKBN Antara, Kamis (10/7/2025), Foto : farhan/Andri

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ilham Permana, menyoroti ketimpangan alokasi anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) Tahun 2026 yang diajukan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI dan RRI. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Direktur Utama LPP TVRI, LPP RRI, dan LKBN Antara, Kamis (10/7/2025), Ilham menegaskan bahwa rancangan anggaran kedua lembaga penyiaran tersebut terlalu berat di sisi manajemen dan tidak mencerminkan prioritas pada fungsi utama sebagai media penyiaran publik.

“Prinsipnya kami menyetujui usulan tambahan anggaran yang diajukan. Tapi ada catatan penting, terutama soal alokasi program di RRI, di mana 98 persen anggaran diarahkan untuk dukungan manajemen, sementara hanya 2 persen untuk program penyiaran publik yang justru menjadi core business lembaga ini,” tegas Ilham dalam rapat Komisi VII DPR RI di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Senayan, Jakarta.

Hal serupa juga terjadi pada TVRI. Ilham mencatat bahwa 63 persen alokasi anggaran justru untuk dukungan manajemen, sementara hanya 37 persen yang benar-benar dialokasikan untuk program siaran publik. Menurutnya, komposisi ini menunjukkan ketidakseimbangan prioritas dan perlu dikaji ulang secara serius.

“Angka-angka ini tidak mencerminkan orientasi lembaga pada tugas utamanya sebagai penyiar publik. Seharusnya justru anggaran terbesar dialokasikan untuk produksi dan penyiaran program yang bermanfaat langsung bagi masyarakat,” ujarnya.

Ilham pun meminta agar kedua lembaga melakukan koreksi terhadap struktur anggaran tersebut sebelum Komisi VII menyetujui usulan tambahan anggaran yang diajukan—masing-masing sebesar Rp1 triliun untuk TVRI dan Rp600 miliar untuk RRI. Menurutnya, penyusunan anggaran yang terlalu dominan pada sektor manajerial menunjukkan ketidaktepatan sasaran dan berisiko menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga penyiaran publik.

“Kalau anggarannya lebih besar untuk manajemen daripada untuk penyiaran, berarti perencanaan ini tidak presisi dan tidak objektif. Harus ada koreksi. Jangan sampai fungsi utama sebagai lembaga penyiaran publik terpinggirkan,” tandas Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Ilham juga menegaskan bahwa Fraksi Partai Golkar mendukung peningkatan kapasitas lembaga penyiaran publik, asalkan dilakukan secara akuntabel dan proporsional. Ia berharap revisi alokasi anggaran dapat segera dilakukan agar penambahan dana benar-benar digunakan untuk meningkatkan kualitas penyiaran publik di Indonesia. (rdn)