Fraksi Partai Gerindra melalui Anggota DPR RI Sabam Rajagukguk dalam rapat paripurna DPR RI ke-23 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025 di Ruang Rapat Paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (8/7/2025). Foto : Jaka/Andri

PARLEMENTARIA, Jakarta - Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPR RI menyampaikan apresiasi atas kinerja Pemerintah dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024. Dalam rapat paripurna DPR RI ke-23 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025, Anggota DPR RI Sabam Rajagukguk menilai capaian stabilitas ekonomi dan keuangan negara di tengah tahun politik serta transisi pemerintahan patut mendapat apresiasi.

Menurut Fraksi Gerindra, keberhasilan Pemerintah mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk kesembilan kalinya mencerminkan komitmen terhadap akuntabilitas dan transparansi. Selain itu, defisit anggaran yang terkendali sebesar 2,29% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dianggap menjadi modal penting dalam melanjutkan pengelolaan APBN yang berkelanjutan.

“Capaian ini menjadi landasan fiskal yang kokoh untuk melanjutkan transformasi struktural menuju ekonomi kerakyatan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto,” ujar Sabam Rajagukguk.

Fraksi Gerindra juga mencatat pertumbuhan ekonomi tahun 2024 sebesar 5,03%, neraca perdagangan yang surplus sebesar 31,04 miliar dolar AS, dan tingkat inflasi hanya 1,57%, jauh di bawah target APBN 2023. Namun, Gerindra menyoroti depresiasi nilai tukar Rupiah yang mencapai Rp15.847 per dolar AS, serta menekankan perlunya kehati-hatian dalam menghadapi dampak eksternal.

Dari sisi sektor energi, pencapaian lifting minyak sebesar 579,66 ribu barel per hari dan gas bumi sebesar 1.016,71 ribu barel setara minyak per hari juga diapresiasi. Fraksi Gerindra mendukung peningkatan investasi sektor hulu migas untuk mendukung penerimaan negara.

Mengenai belanja negara, Fraksi Gerindra mencatat realisasi mencapai Rp3.359,7 triliun atau 100,5% dari target. Namun, peningkatan ini harus dibarengi dengan belanja yang lebih efisien dan efektif untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Penurunan dana transfer ke daerah (TKD) sebesar 2,03% juga menjadi perhatian, dan Fraksi Gerindra mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas penganggaran guna mempercepat pembangunan.

Fraksi Gerindra juga mendukung keberlanjutan kebijakan mandatory spending untuk pendidikan, dengan realisasi sebesar Rp 569,1 triliun. Program prioritas seperti makan bergizi gratis, sekolah rakyat, hingga kenaikan gaji dan tunjangan guru diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Sementara itu, penerimaan negara tumbuh 2,4% menjadi Rp 2.850,6 triliun, didukung oleh penerimaan pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Namun, Gerindra menyoroti turunnya penerimaan dari sumber daya alam (SDA), dan berharap ke depan kontribusi SDA akan lebih besar setelah pengelolaan oleh Badan Layanan Umum Danantara.

Meski ada capaian positif dalam pengurangan stunting, pengangguran, dan kemiskinan, Fraksi Gerindra menekankan perlunya perhatian khusus terhadap sektor industri pengolahan dan pertanian. Penurunan kontribusi sektor-sektor ini terhadap PDB dianggap mengkhawatirkan, mengingat peran strategisnya dalam menciptakan lapangan kerja dan ketahanan pangan.

“Fraksi Partai Gerindra juga mencermati masih tingginya angka pekerja informal, serta menurunnya serapan tenaga kerja di sektor industri pengolahan yang hanya mencapai 13,83%,” tegas Sabam.

Terkait laporan BPK, Fraksi Gerindra mencatat adanya 14 temuan yang menunjukkan kelemahan pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap peraturan. Fraksi mendorong agar pemerintah segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK.

Menutup pandangannya, Fraksi Gerindra berharap agar seluruh evaluasi dan catatan dalam laporan ini menjadi perhatian dalam penyusunan RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2024, terutama dalam rangka memperkuat ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. (gal/aha)