Komisi VI Desak Reformasi Tata Kelola BUMN Sosial
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade saat membuka agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan PT Taspen, PT Asabri, dan PT Reasuransi Indonesia Utama di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (1/7/2025). Foto : Farhan/Andri
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi VI DPR RI menekankan pentingnya reformasi tata kelola dan peningkatan transparansi dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menjalankan mandat sosial. Demikian hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade saat membuka agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan PT Taspen, PT Asabri, dan PT Reasuransi Indonesia Utama di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (1/7/2025).
“Transformasi tata kelola bukan lagi pilihan, tapi keharusan. Transparansi dan efisiensi operasional harus ditingkatkan demi menjaga kepercayaan publik dan keberlangsungan institusi,” tegas Andre.
Dirinya mengingatkan bahwa masing-masing BUMN tersebut berperan strategis bagi kelompok masyarakat Indonesia. Sebab itu, ia menekankan peran yang vital ini harus dibarengi dengan akuntabilitas yang tinggi.
Di sisi lain, menurut Andre, perubahan demografi, tekanan fiskal negara, dan ketidakpastian pasar global telah menciptakan tantangan struktural baru yang tak bisa dihadapi dengan pola kerja lama. Maka dari itu, ia menekankan ketiga perusahaan plat merah tersebut wajib membangun sistem manajemen yang adaptif dan responsif terhadap dinamika.
“Kami memantau bahwa sorotan bukan hanya dari publik, tapi juga dari lembaga negara pengawas. Oleh karena itu, roadmap 2025 harus menunjukkan kesiapan korporasi membangun sistem modern yang berkelanjutan dan berpihak pada nilai-nilai tata kelola yang baik,” ujarnya.
Perlu diketahui, agenda ini tidak hanya mengevaluasi capaian tahun 2024, namun juga menggali rencana kerja dan arah strategis korporasi untuk tahun depan. Selain itu, pertemuan ini turut mencakup perkenalan mitra kerja, evaluasi kinerja, paparan roadmap, serta pembahasan isu-isu aktual.
RDP ini menjadi momentum strategis bagi Komisi VI DPR RI untuk memastikan peran BUMN tetap relevan, efektif, dan berdaya saing tinggi dalam menjawab tantangan ekonomi nasional. Komisi VI DPR RI juga menginginkan dokumen perencanaan yang dipaparkan bukan hanya menjawab target finansial, melainkan mencerminkan upaya serius dalam menjawab mandat sosial dan tantangan struktural.
“Capaian kinerja harus mencerminkan respons terhadap tantangan, bukan sekadar deret angka keuntungan. Ke depan, kita ingin lihat korporasi negara yang tidak hanya besar, tapi juga bersih, efisien, dan proaktif dalam membangun masa depan,” pungkas Politisi Fraksi Partai Gerindra itu. (um/aha)
