Anggota Komisi I DPR RI, Slamet Ariyadi, saat kunjungan kerja Komisi I ke Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (28/5/2025). Foto: Estu/vel

PARLEMENTARIA, Pontianak - Kurangnya pengawasan di wilayah perbatasan dinilai menjadi celah maraknya praktik perdagangan dan penyelundupan ilegal, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Anggota Komisi I DPR RI, Slamet Ariyadi, menegaskan perlunya deteksi dini serta penguatan koordinasi antar lembaga. Hal ini disampaikan saat rapat dengar pendapat dengan Badan Intelijen Negara di Daerah (BINDA) Kalimantan Barat dalam rangka kunjungan kerja Komisi I ke Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (28/5/2025).

“Kami mendorong pada BINDA Kalbar untuk melakukan deteksi dini, khususnya di perbatasan, agar kita bisa mencegah praktik-praktik perdagangan atau penyelundupan secara ilegal,” ujar Slamet.

Ia juga menambahkan pentingnya peningkatan koordinasi antar lembaga agar pengawasan lebih menyeluruh dan tidak memberi ruang bagi oknum-oknum yang memanfaatkan lemahnya sistem pengamanan untuk melakukan TPPO.

“Selain itu, hasil rapat ini akan menjadi bahan evaluasi di Senayan. Karena yang terjadi di lapangan ini kan pengawasannya masih kurang, makanya ada celah bagi para pelaku TPPO. Ini akan kami jadikan evaluasi agar Kalbar tetap kondusif,” tegasnya.

Komisi I berkomitmen untuk terus mendorong langkah-langkah strategis guna menjaga keamanan nasional, khususnya di wilayah perbatasan yang rawan aktivitas ilegal lintas negara. (est/gal)