Anggota Komisi VIII DPR RI Matindas Janusanti Rumambi saat memimpin rombongan Kunker Reses Komisi VIII DPR RI di Manado, Sulawesi Utara, Rabu, (28/05/2025). Foto: Nadya/vel

PARLEMENTARIA, Manado - Anggota Komisi VIII DPR RI Matindas Janusanti Rumambi menyatakan, dengan adanya perpindahan data dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ke Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DT-SEN) merupakan perubahan besar dalam sistem pendataan bantuan sosial di Indonesia, namun dalam prakteknya, dibutuhkan supporting anggaran yang mumpuni dan memadai.

"Sekarang yang paling dibutuhkan oleh dinas sosial itu supporting anggaran juga dari pemerintah provinsi, dalam rangka untuk memutakhirkan data, karena ada pergeseran data dari DTKS ke data terpadu ekonomi nasional itu perlu juga, karena indikatornya itu agak berbeda sedikit sehingga perlu ada pembaharuan disitu butuh supporting daripada pemerintah provinsi dan pusat juga sinergitasnya.," ucap Matindas kepada Parlementaria usai memimpin rombongan Kunker Reses Komisi VIII DPR RI di Manado, Sulawesi Utara, Rabu, (28/05/2025).

Matindas juga menambahkan, besar harapannya jika Pemerintah Provinsi Sulut dapat mendorong perbaikan-perbaikan data kemiskinan yang ada saat ini, mengingat upaya ini sangat penting agat tidak menimbulkan kecemburuan sosial di tengah-tengah masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2024, angka kemiskinan di Provinsi Sulut secara kolektif adalah 186,86 ribu jiwa atau sekitar7,25 persen.

Secara nasional, Sulut berada diposisi 14 dengan capaian yang cukup baik. Artinya, Sulut tidakk masuk dalam klaster 10 Provinsi termiskin di Indonesia seperti Papua, Maluku dan NTT. Bahkan di Pulau Sulawesi, Sulut diposisi teratas mengalahkan Sulawesi Selatan dan 4 Provinsi lainnya.

"Harapan kami juga harus turut serta mendorong perbaikan-perbaikan data kemiskinan karena itu sangat penting karena kalau tidak itu akan menimbulkan kecemburuan di tengah-tengah masyarakat," katanya.

Terakhir, Matindas pun menilai koordinasi dan sinergitas yanh terjalin antara Pemerintah Provinsi dan stakeholder terkait sudah cukup baik, apalagi dengan adanya pemerintahan baru saat ini, diharapkan koordinasi dapat berjalan lebih baik lagi.

"Berdasarkan penyampaian-penyampaian tadi dari dinas sosial dan yang mewakili gubernur tadi kepala badan penanggulangan ya saya kira cukup luar biasa, apalagi sekarang ada di era pemerintahan baru mudah-mudahan itu akan lebih giat lagi dalam koordinasinya," tutupnya. (Ndy/um)