Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI Matindas Janusanti Rumambi (kanan) saat memimpin pertemuan Komisi VIII DPR RI dengan seluruh stakeholder terkait di Sentra Tumou Tou Kemensos Manado, Sulawesi Utara, Rabu, (28/05/2025). Foto: Nadya/vel

PARLEMENTARIA, Manado - Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI Matindas Janusanti Rumambi menilai, program Sekolah Rakyat, yang merupakan gagasan Presiden Prabowo Subianto, merupakan perwujudan asta cita presiden yang luar biasa. Namun, ia berharap pembangunan sekolah rakyat akan lebih baik memanfaatkan revitalisasi sekolah-sekolah yang sudah ada, agar hak akses memperoleh pendidikan dapat terwujud secara luas.

"Dan yang perlu didorong tentunya revitalisasi sekolah-sekolah yang lain dalam rangka memberikan keadilan bagi murid-murid yang diluar rekruitment daripada sekolah rakyat itu merevitalisasi sekolah-sekolah yang perlu untuk kita dorong bersama karena program sekolah rakyat ini belum menjangkau semua kabupaten kota yang ada," kata Matindas kepada Parlementaria usai memimpin pertemuan Komisi VIII DPR RI dengan seluruh stakeholder terkait di Sentra Tumou Tou Kemensos Manado, Sulawesi Utara, Rabu, (28/05/2025).

Sekolah rakyat adalah salah satu program gagasan Presiden Prabowo Subianto dengan penanggung jawab Kementerian Sosial (Kemensos). Tujuan utamanya menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu guna memutus mata rantai kemiskinan.

Menurut Matindas, jika gagasan Presiden terkait sekolah rakyat adalah merupakan perwujudan dari asta cita Presiden, maka tugas kita (legislatif eksekutif) untuk menterjemahkan pembukaan UUD 1945 tersebut, terkait mencerdaskan kehidupan bangsa itu dengan baik dan tepat, tentunya dengan didukung oleh sumber daya manusia yang mumpuni, dan anggaran yang cukup.

"Itu program asta cita pak Presiden cukup luar biasa, dan itu perlu kita dorong bersama, karena tugas kita menterjemahkan pembukaan UUD 1945, mencerdaskan kehidupan bangsa, tentunya perlu ditunjang oleh SDM dan infrastruktur yang baik, serta keberpihakan anggaran, dan yang paling penting adalah pemerataan untuk menikmati pendidikan yang diprogramkan oleh Pemerintah," tuturnya.

Sebelum memulai pertemuan dengan Kemensos dan Kementerian Agama (Kemenag) serta seluruh jajaran, juga seluruh stakeholder terkait, tim kunjungan kerja reses Komisi VIII DPR RI juga meninjau renovasi bagian-bagian gedung di Sentra Tumou Tou Kemensos Manado, yang nantinya diperuntukkan untuk sekolah rakyat.

Ditemui usai peninjauan Direktur Rehabilitasi Sosial Korban Bencana dan Kedaruratan Kemensos Rahmat Kusnadi mengatakan,  saat ini Sentra Tumou Tou Kemensos Manado telah ditetapkan melalui Keputusan Presiden untuk memberikan layanan pendidikan berupa sekolah rakyat yang ditugaskan untuk tiga rombongan belajar di tiga kelas untuk tingkat SMP.

"Nanti proses pendidikannya akan dimulai di awal Juli atau di pertengahan Juli, dan ini sedang dipersiapkan oleh Kementerian PUPR untuk peningkatan fasilitasnya, dan sifatnya untuk merenovasi bangunan-bangunan yang sudah ada, dan sudah hampir siap untuk digunakan untuk sekolah rakyat tersebut, dan Inshallah dalam waktu sebulan lagi akan siap digunakan untuk sekolah rakyat tadi untuk siswa SMP," katanya.

Sementara dengan berapa siswa nantinya yang dapat sekolah di sekolah rakyat, Rahmat menuturkan data siswa sudah dimiliki, datanya diambil dari DT-SEN yang berkategori sangat miskin atau miskin ekstrem, bahkan mereka sudah dilakukan asessmen dan dilakukan pengecekan verifikasi langsung keluarganya di lapangan.

"Sekitar 100-an lebih nominasi siswanya, tapi yang akan terpilih 75 anak, sebetulnya datanya lebih banyak daripada itu, hanya kami seleksi yang mana yang memenuhi syarat untuk mendapatkan layanan pendidikan sekolah rakyat, karena nantinya mereka diasramakan disini," jelasnya.

Rahmat juga melanjutkan, di Sulut sendiri baru Sentra Tumou Tou Kemensos Manado saja yang baru ditugaskan menjadi sekolah rakyat, tidak menuntut kemungkinan jika rombongan belajarnya semakin banyak, nantinya tidak hanya di Manado saja, melainkan di wilayah kabupaten kota lainnya.

Terakhir, Rahmat juga mengatakan, pembangunan sekolah rakyat yang dilakukan Kementerian PUPR di wilayah Kementerian Sosial sifatnya sementara, untuk transisi ke sekolah rakyat yang lebih representatif dan lebih luas lagi sembari sekolah rakyatnya disiapkan. (Ndy/um)