DPR Tingkatkan Pengawasan dan Peran Diplomasi Parlemen, Demi Kesejahteraan Rakyat

27-05-2025 / PARIPURNA
Ketua DPR RI Puan Maharani saat menyampaikan pidato penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025, pada Selasa (27/5/2025). Foto: Jaka/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani telah resmi menutup Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025, pada Selasa (27/5/2025), di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta. Selanjutnya DPR RI akan memasuki Masa Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025, pada Rabu 28 Mei - 23 Juni 2025 mendatang.

 

Dalam pidato Ketua DPR pada Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025, Puan menyampaikan kinerja pengawasan DPR RI. Puan mengatakan DPR RI akan terus memperkuat fungsi pengawasan dan diplomasi parlemennya untuk memastikan respons efektif terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi rakyat.

 

Melalui alat kelengkapan dewannya, DPR RI aktif memantau dan membahas berbagai isu yang memengaruhi kehidupan masyarakat. Beberapa di antaranya meliputi:

 

  1. Insiden pemusnahan amunisi kedaluwarsa di Garut.
  2. Percepatan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tahun 2025.
  3. Lonjakan kasus pemutusan hubungan kerja (PHK), termasuk di industri media dan televisi.
  4. Berbagai kebijakan untuk mendukung stabilitas pasokan dan harga pangan nasional.
  5. Pemberlakuan tarif resiprokal Amerika Serikat terhadap kinerja ekonomi nasional.
  6. Pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
  7. Pembenahan tata kelola sektor Migas dan hilirisasi berbagai komoditas pertambangan.
  8. Rencana pengadaan vaksin TBC m72.
  9. Temuan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tentang kasus keracunan pangan di 10 provinsi.
  10. Rencana pencabutan moratorium pengiriman pekerja migran ke Timur Tengah.
  11. Dampak media sosial terhadap perilaku anak.
  12. Penegakan hukum dan rehabilitasi terhadap perkara narkoba.

 

Pada masa persidangan ini, DPR RI juga telah memberikan persetujuan terhadap pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia kepada empat atlet sepak bola. Selain itu, DPR RI telah membentuk Tim Pengawas Pelaksanaan Ibadah Haji Tahun 2025, Tim Pengawas Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dan Tim Pengawas Penanggulangan Bencana.

 

Sementara itu, pada diplomasi parlemen, Puan merinci sejumlah kegiatan yang telah dilaksanakan DPR RI. Diantaranya, pada tanggal 12-15 Mei 2025, DPR RI sukses menyelenggarakan Konferensi ke-19 Parlemen Negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) atau the 19th Session of the PUIC Conference di Gedung Parlemen DPR RI.

 

Sebagai tuan rumah, Ketua DPR RI Puan Maharani (yang merupakan ketua DPR perempuan pertama di Indonesia) secara resmi mengemban tugas sebagai Presiden PUIC hingga diselenggarakannya konferensi ke-20 di Azerbaijan.

 

"Ini merupakan kali pertama seorang ketua DPR perempuan menjabat sebagai ketua parlemen negara-negara OKI," kata Puan.

 

Selain kegiatan multilateral, DPR RI juga aktif melakukan pertemuan bilateral melalui kunjungan delegasi dari berbagai negara, seperti Kazakhstan, Jepang, Kamboja, dan Republik Rakyat Tiongkok. Pertemuan dengan para duta besar juga menjadi bagian dari agenda diplomasi, meliputi kunjungan dari Duta Besar Rumania, Argentina, Ceko, Aljazair, Rwanda, Iran, Turki, Kolombia, Rusia, dan Bahrain. (bia/aha)

BERITA TERKAIT
Fraksi Partai Demokrat Dukung APBN 2026, Soroti Sektor Pertahanan dan Lapangan Kerja
19-08-2025 / PARIPURNA
PARLEMENTARIA, Jakarta - Fraksi Partai Demokrat DPR RI menyatakan dukungan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2026....
Dana Pendidikan Dialihkan ke MBG, Legislator Minta Kajian Lebih Lanjut
19-08-2025 / PARIPURNA
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI, Furtasan Ali Yusuf, mengapresiasi komitmen pemerintah dalam menjaga alokasi mandatory spending pendidikan...
Fraksi P-Gerindra Nilai RAPBN 2026 Instrumen Kunci Wujudkan Asta Cita
19-08-2025 / PARIPURNA
PARLEMENTARIA, Jakarta - Fraksi Partai Gerindra menilai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 merupakan instrumen kunci bagi pemerintahan...
Fraksi PKS Dukung RAPBN 2026, Tekankan Anggaran MBG, Pendidikan, dan Kesejahteraan Rakyat
19-08-2025 / PARIPURNA
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota DPR RI Fraksi PKS, Amin AK, mengatakan RAPBN (Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) Tahun...