Ketua DPR RI Puan Maharani saat Rapat Paripurna DPR RI ke-18 dengan agenda Penyampaian Pemerintah terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun Anggaran 2026, Senayan, Jakarta, Selasa (20/5/2025). Foto: Runi/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan komitmen DPR RI untuk mendorong solusi yang adil dan berimbang terkait polemik pemotongan komisi yang dialami para pengemudi ojek online (ojol). Puan menegaskan bahwa DPR akan menindaklanjuti aspirasi para pengemudi maupun aplikator melalui mekanisme yang ada di Parlemen. Demikian ditegaskan Puan merespon aksi unjuk rasa ribuan pengemudi ojol yang memprotes tingginya potongan komisi oleh aplikator.

“Dari komisi yang ada di DPR, kita sedang mencari win-win solution yang terbaik agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau dihidupkan salah satunya saja. Kita tentu saja akan menindaklanjuti apa yang menjadi keinginan dari kedua belah pihak,” tegas Puan saat menanggapi pertanyaan awak media usai memimpin Rapat Paripurna DPR RI ke-18 dengan agenda Penyampaian Pemerintah terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun Anggaran 2026, Senayan, Jakarta, Selasa (20/5/2025).

Tak hanya itu, Puan menjelaskan bahwa sejumlah Komisi di DPR RI telah mencermati isu tersebut dan berkoordinasi untuk menindaklanjuti secara serius.“Komisi V, Komisi XI, bahkan Komisi I juga menindaklanjuti hal tersebut. Jadi apa yang terbaik buat kedua belah pihak kita akan menindaklanjuti sehingga ada win-win solution,” tandasnya.

Lebih lanjut, Puan dalam kesempatan itu juga mengimbau para pengemudi ojol yang menyuarakan aspirasinya melalui aksi unjuk rasa agar tetap menjaga ketertiban umum dan melakukannya secara damai.

“Kami mengimbau agar para ojol melakukan demo secara tertib sehingga tidak mengganggu ketertiban umum,” ujar Politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan tersebut berpesan.

Sebagaimana diketahui, para pengemudi ojol pada hari ini, Selasa (20/5) menggelar aksi protes terkait tingginya pemotongan komisi yang diberlakukan oleh aplikator. Meskipun Pemerintah telah mengeluarkan ketentuan batas maksimal pemotongan sebesar 20%, sejumlah pengemudi mengaku menerima potongan dari perusahaan platform hingga mencapai 70%.

Menindaklanjuti aspirasi segenap pengemudi ojol di tanah air, DPR RI melalui fungsi pengawasan dan legislasi akan terus memantau dinamika ini dan mendorong regulasi yang menjamin keadilan serta perlindungan bagi seluruh pihak dalam ekosistem transportasi online berbasis aplikasi. (pun/aha)