Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Himmatul Aliyah, saat acara kunjungan Panitia Kerja Open Government – Parliament (OG-P) BKSAP DPR RI ke Provinsi Jawa Barat (Jabar), Selasa (29/4/2024). Foto: Singgih/vel

PARLEMENTARIA, Bandung - Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Himmatul Aliyah, mengapresiasi langkah Provinsi Jawa Barat yang telah mengimplementasikan program Open Government – Parliament (OG-P) sejak 2024. Ia menyebut Jawa Barat sebagai salah satu daerah yang siap dan serius mendorong keterbukaan pemerintahan serta sinergi antara eksekutif dan legislatif demi kebijakan publik yang lebih baik.

“Dengan adanya Open Government Parliament, pemerintah dan parlemen bisa bersinergi untuk menghasilkan kebijakan publik yang lebih baik. Jawa Barat menjadi salah satu provinsi terpilih sejak 2024 dan telah menjalankan berbagai program Open Government yang menyentuh langsung masyarakat,” ujar Himmatul di Bandung, Jawa Barat, Senin (29/04/2025).

Salah satu program unggulan yang disoroti Himmatul adalah peningkatan literasi digital masyarakat (Jabar Digital Academy). Pemerintah Provinsi Jawa Barat dinilai berhasil merancang pelatihan-pelatihan digital agar masyarakat mampu mengakses lapangan pekerjaan dengan keterampilan yang relevan.

“Terkait rendahnya literasi digital, mereka mengembangkan program seperti Akademi Digital. Namun kami mendorong agar pelatihan ini tidak berhenti di pelatihan saja, tapi ada keberlanjutan, misalnya penyaluran peserta ke dunia kerja,” jelasnya.

Himmatul juga menekankan bahwa OG-P tak hanya soal partisipasi, tapi juga keterbukaan informasi kepada publik. Ia mengapresiasi langkah Pemprov Jabar yang telah membangun portal terpadu bernama Jabar Prov, sebagai sarana untuk mengakses berbagai informasi publik mulai dari lowongan kerja, peraturan, hingga sosialisasi program pemerintah.

“Dengan adanya satu portal ini, masyarakat bisa lebih mudah mengakses informasi dan layanan publik yang tersedia di Jawa Barat. Ini sejalan dengan semangat keterbukaan dan transparansi dalam pemerintahan,” tambahnya.

Ia berharap model OG-P yang diterapkan Jawa Barat bisa menjadi contoh inspiratif bagi provinsi dan kabupaten/kota lain di Indonesia dalam mendorong pemerintahan yang inklusif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (skr/aha)