Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Hariyadi saat melakukan kunjungan spesifik ke Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT. Jumat (25/4/2025). Foto : Agung/Andri

PARLEMENTARIA, Manggarai Barat — Komisi XII DPR RI mendorong percepatan transisi energi ramah lingkungan di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), seiring dengan meningkatnya kebutuhan listrik akibat pertumbuhan sektor pariwisata dan investasi di kawasan tersebut. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Hariyadi saat melakukan kunjungan spesifik ke Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT.

Menurut Bambang, saat ini pasokan listrik di NTT masih sangat bergantung pada pembangkit berbasis bahan bakar minyak (BBM), yang dinilai tidak efisien dan berisiko tinggi terhadap lingkungan.

“Hampir 165 persen pembangkit listrik di NTT masih menggunakan BBM. Ini harus kita ubah ke depannya menjadi energi yang ramah lingkungan,” ujarnya disela pertemuan dengan beberapa mitra Komisi XII, Jumat (25/4/2025).

Komisi XII, kata Bambang, telah mengimbau PLN dan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM untuk mempercepat pembangunan pembangkit listrik berbasis energi baru dan terbarukan (EBT), memanfaatkan potensi alam yang melimpah di NTT seperti matahari, angin, dan biomassa.

Dorongan ini, menurutnya, sejalan dengan status Labuan Bajo sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang memiliki visi pariwisata berkelanjutan dan ramah lingkungan.

“Transisi energi ini penting, terutama karena Labuan Bajo digadang-gadang sebagai destinasi wisata unggulan Indonesia. Kita harus pastikan bahwa sumber energinya juga bersih dan berkelanjutan,” tambah politisi Partai Gerindra itu.

Lebih lanjut, Bambang menekankan bahwa transisi energi tak hanya berdampak pada pengurangan polusi udara, tapi juga efisiensi fiskal negara melalui pengurangan subsidi BBM.

“Kalau kita kurangi ketergantungan pada BBM, subsidi juga bisa ditekan, dan itu bisa dialihkan untuk program lain yang lebih strategis,” tuturnya.

Komisi XII menyatakan komitmennya untuk terus mengawal proyek-proyek energi di kawasan Indonesia Timur, agar sejalan dengan prinsip berkeadilan, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat lokal.

“NTT punya potensi besar, tapi butuh dukungan sistemik, termasuk dari sisi energi. Ini yang terus kita dorong di Komisi XII,” pungkasnya. (aha)