Anggota Komisi XII DPR RI Mulyadi saat mengikuti kunjungan kerja Komisi XII DPR RI ke Sumatera Barat, di Padang, Sumatera Barat, Rabu (16/04/2025). Foto: Singgih/vel

PARLEMENTARIA, Padang - Anggota Komisi XII DPR RI Mulyadi mendorong percepatan dan optimalisasi pemanfaatan energi panas bumi (geothermal) di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Hal itu sebagai bagian dari transisi menuju energi bersih dan berkelanjutan. Ia menyebut, energi panas bumi merupakan salah satu potensi unggulan Sumatera Barat yang belum dimanfaatkan secara maksimal.

“Saat ini, PT Supreme Energy telah berhasil memproduksi listrik sebesar 80 megawatt (MW) dari sumber energi panas bumi. Ke depan, mereka juga berencana melakukan eksplorasi lanjutan dengan target tambahan 80 MW,” ujar Mulyadi dalam keterangannya kepada Parlementaria usai kunjungan kerja Komisi XII DPR RI ke Sumatera Barat, di Padang, Sumatera Barat, Rabu (16/04/2025).

Mulyadi menilai langkah ini sejalan dengan upaya nasional untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil, seperti batu bara yang masih menjadi sumber utama bagi PLTU Teluk Sirih dan PLTU Ombilin. Menurutnya, panas bumi adalah solusi tepat karena bersifat ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Selain Supreme Energy, Mulyadi juga menyebut adanya beberapa perusahaan lain yang tengah melakukan kegiatan Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (PSPE), termasuk di wilayah Pasaman oleh Medco. Potensi energi panas bumi di lokasi tersebut diperkirakan mencapai 50 MW.

“Sumatera Barat punya potensi lebih dari 1.000 MW dari panas bumi. Kalau semua bisa dimanfaatkan, ini akan menjadi kekuatan energi bersih Sumbar ke depan,” kata Politisi Fraksi Partai Demokrat ini.

Mulyadi menambahkan, meskipun biaya eksplorasi panas bumi cukup besar, namun investasi ini penting untuk jangka panjang. Ia menyatakan bahwa DPR akan terus mendorong pemerintah pusat dan pelaku usaha untuk mempercepat proses eksplorasi dan pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) di berbagai titik di Sumbar.

Terkait dengan kebutuhan listrik, Mulyadi juga menyinggung soal kapasitas transmisi antarwilayah. “Kalau produksi listrik dari panas bumi ini belum cukup, kita sudah bisa memanfaatkan jaringan interkoneksi Pulau Sumatera. Tapi kalau kelebihan pun, listrik bisa disuplai ke wilayah lain. Hanya saja, jaringan kabelnya masih terbatas, setahu saya baru 150 kWh,” jelasnya.

Menurut Mulyadi, pengembangan panas bumi harus dilihat sebagai upaya strategis untuk memperkuat ketahanan energi daerah dan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. “Sumatera Barat tidak punya sumber daya alam sebesar Riau atau Sumsel, tapi kita punya potensi panas bumi yang luar biasa. Ini yang harus kita maksimalkan untuk kesejahteraan rakyat,” pungkasnya. (skr/rdn)