Relokasi Warga Gaza: Amelia Anggraini Dukung Pemerintah Lakukan dengan Langkah Hati-Hati
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini. Foto: Saum/vel
PARLEMENTARIA, Depok - Rencana Pemerintah Indonesia merelokasi 1.000 warga Gaza ke tanah air menuai perhatian serius dari sejumlah kalangan. Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menyatakan bahwa pihaknya mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto, namun mengingatkan pentingnya aspek diplomasi dalam pelaksanaannya.
Ia menilai bahwa inisiatif presiden mencerminkan komitmen Indonesia terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan peran aktif dalam perdamaian dunia, sebagaimana tertuang dalam ideologi Pancasila dan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Pernyataan ini disampaikannya kepada Parlementaria, Depok, Jawa Barat pada Rabu (16/4/2025).
“Kami sangat mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Ini adalah niat baik yang mencerminkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi tentu saja, kita juga harus mencermati implikasi dari aspek diplomasi,” ujar Amelia.
Menurutnya, langkah tersebut harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian agar tidak menimbulkan sensitivitas geopolitik, terutama mengingat posisi Indonesia di tengah dinamika politik global yang tengah memanas. Ia menegaskan, pendekatan diplomasi harus dikedepankan agar Indonesia tetap menjaga hubungan baik dengan semua pihak, termasuk negara-negara yang terlibat langsung dalam konflik Gaza.
Lebih lanjut, Amelia meluruskan persepsi bahwa relokasi yang dimaksud bukan dalam konteks pemindahan penduduk permanen, melainkan evakuasi kemanusiaan, khususnya bagi korban luka berat yang membutuhkan perawatan medis. “Mungkin yang dimaksud Presiden adalah mengevakuasi korban luka-luka, bukan merelokasi warga secara keseluruhan. Konteksnya adalah korban perang yang harus diselamatkan. Rumah sakit di Gaza sudah dibom, fasilitas medis sangat minim. Kita harus membantu dari sisi kemanusiaan,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Politisi Fraksi Partai NasDem itu juga mengangkat isu kekosongan posisi Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat yang sudah berlangsung selama dua tahun. Ia menilai, di tengah ketegangan global saat ini, Indonesia membutuhkan representasi diplomatik yang kuat di Washington untuk memperkuat posisi tawar dan menjalin kerja sama strategis yang lebih konkret.
“Kami mendesak presiden untuk segera menunjuk Duta Besar untuk AS. Amerika Serikat adalah mitra strategis Indonesia, dan dalam situasi global yang tidak menentu, kita butuh penguatan diplomasi,” pungkas Amelia.
Menindaklanjuti hal-hal ini, Komisi I DPR RI berencana akan menggelar rapat dengar pendapat dengan Menteri Luar Negeri pada 28 April mendatang untuk mengklarifikasi berbagai isu strategis, termasuk kebijakan luar negeri terkait konflik di Gaza dan kekosongan posisi dubes di negara-negara mitra. (um/aha)