Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, bersama tim dalam foto bersama usai agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI dengan Kementerian BUMN, PT KAI (Persero), KCIC, dan Perum Damri di Stasiun Kereta Cepat Tegalluar Summarecon, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat (21/3/2025). Foto: Saum/vel

PARLEMENTARIA, Bandung - Menjelang musim mudik Lebaran 2025, pemerintah telah mengambil kebijakan menurunkan tarif tol dan transportasi guna meringankan beban pemudik. Kebijakan ini disambut baik oleh masyarakat, terutama pengguna transportasi darat yang masih menjadi moda utama perjalanan mudik setiap tahunnya.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, menegaskan bahwa sektor transportasi darat akan menghadapi tantangan besar akibat lonjakan jumlah pemudik. Sebab itu, ia mengingatkan agar seluruh BUMN terkait mempersiapkan langkah-langkah antisipatif yang efektif.

"Antrean panjang di gerbang tol utama seperti Merak, Cikampek, Purbaleunyi, dan Kalikangkung menjadi tantangan tahunan yang harus diantisipasi. Selain itu, infrastruktur di stasiun juga masih perlu ditingkatkan untuk mengakomodasi tingginya volume penumpang," ujar Nurdin Halid saat membuka agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI dengan Kementerian BUMN, PT KAI (Persero), KCIC, dan Perum Damri di Stasiun Kereta Cepat Tegalluar Summarecon, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat (21/3/2025).

Berdasarkan laporan yang diterima, sebagai bagian dari upaya memastikan kelancaran arus mudik, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor transportasi darat, seperti PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan Perum Damri, telah mengambil langkah antisipatif. Di antaranya PT KAI menambah jumlah gerbong dan meningkatkan frekuensi perjalanan kereta api agar dapat mengakomodasi lonjakan penumpang. Selain itu, perusahaan juga memperbaiki sistem pemesanan tiket dan memastikan seluruh armada dalam kondisi optimal.

Sementara itu, Perum Damri menambah jumlah armada bus guna mengantisipasi peningkatan jumlah penumpang. Tidak hanya itu saja, standar keselamatan, kebersihan, dan kenyamanan penumpang juga menjadi fokus utama layanan yang ditingkatka selama periode mudik berlangsung.

Sedangkan, KCIC bersama dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan telah melaksanakan inspeksi kelengkapan Standae Pelayanan Minimum (SPM) baik sarana kereta api maupun stasiun. Di sisi lain, KCIC juga telah meningkatkan pengawasan demi mengantisipasi lonjakan angka perjalanan selama arus mudik berlangsung.

"Kami akan meninjau langsung kesiapan infrastruktur dan layanan transportasi darat di Jawa Barat, mengingat wilayah ini menjadi salah satu pusat arus mudik terbesar," ungkapnya.

Menutup pernyataannya, Politisi Fraksi Partai Golkar itu menyampaikan kunjungan kerja ini nantinya bisa menghasilkan rekomendasi dan evaluasi kebijakan yang tepat untuk menjamin perjalanan mudik yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat. Sebagai informasi, dalam forum tersebut, Komisi VI DPR RI turut didampingi oleh sejumlah pimpinan dari mitra kerja Komisi VI DPR RI. 

Di antaranya Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Fasilitasi Dukungan Strategis Kementerian BUMN Rachman Ferry, Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo, Direktur Operasi PT KAI Awan Hermawan Purwadinata, Direktur Pengembangan Usaha dan Kelembagaan PT KAI Rudi As Atturidha, Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi.

Lalu, EVP Corporate Secretary Raden Agus Dwinanto, EVP DAOP 2 Diki Eka Priandana, Direktur HR, Asset, dan SSHE KCIC Muhammad Widodo, Direktur Utama Perum DAMRI Setia N, dan Direktur Teknik dan Fasilitas Arifin. (um/rdn)