Anggota Komisi IX DPR RI Muazzim Akbar usai melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Pasar Renteng, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (27/2/2025). Foto : Rdn/Andri

PARLEMENTARIA, Lombok Tengah – Tim Komisi IX DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Pasar Renteng, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB). Kunjungan tersebut dalam rangka meninjau harga bahan pokok sekaligus mengecek keamanan pangan yang ada di pasar yang dibangun sejak tahun 2021 itu.

Kunjungan ini turut dihadiri oleh perwakilan pemangku terkait, di antaranya Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB Lalu Hamzi Fikri, Kepala BPJS Mataram Agung Utama Muchlis, Kepala Dinas Perindag Kabupaten Lombok Tengah Irman, Kepala UPT  Pasar Renteng NTB Makmun, dan sebagainya

“Tadi kami didampingi BPOM dan ada 27 bahan makanan olahan yang tadi dites BPOM alhamdulillah sudah bagus sekali. Yang kedua adalah harga bahan pokok terutama jelang Ramadan alhamdulillah semua stabil. Tapi ada harga cabai yang naik,” ujar Anggota Komisi IX DPR RI Muazzim Akbar kepada Parlementaria usai peninjauan, di Lombok Tengah, Provinsi NTB, Kamis (27/2/2025).

Karena itu, wakil rakyat dari Dapil NTB II ini meminta kepada para pihak terkait agar menjaga harga pangan ini, khususnya dalam menyambut bulan suci ramadan, termasuk juga stabil sampai Idulfitri.

Di sisi lain, ia pun menekankan bahwa dari sisi Pemerintah Pusat, bahwa Menko Pangan Zulkifli Hasan sudah berusaha untuk stabilkan harga pangan. Jika harga pangan ada yang naik, maka, tegasnya, harus ada kolaborasi Pusat dengan Pemda. 

Karena itu, ia menyarankan agar Pemda dapat memberikan subsidi bagi pengusaha transportasi yang mengangkut bahan pangan, khususnya cabai, agar tidak ada kenaikan. 

“Saya minta Pemda untuk langsung turun untuk cek ke masyarakat pangan apa yang naik. Dari ayam, daging, semua stabil, kecuali cabai saja. Karena itu kita minta subsidi dari pemda agar pengusaha cabai itu agar harga stabil di angka 60 ribu per kilo,” tutup Politisi Fraksi PAN ini.

Diketahui, menjelang dan selama bulan Ramadan, konsumsi pangan meningkat, termasuk parcel, sembako, dan takjil. Pemerintah daerah bersama Balai Besar/Balai POM melakukan intensifikasi pengawasan pangan agar tetap aman dikonsumsi. 

BPOM juga mengintensifkan pengawasan peredaran makanan dari hulu ke hilir, termasuk pengawasan pre-market dan post-market terhadap pangan olahan dan jajanan berbuka puasa yang dilakukan secara terpadu dan sinergis bersama lintas sektor. Kegiatan pengawasan ini berfokus pada produk pangan olahan terkemas yang tidak memenuhi ketentuan (TMK), yaitu tanpa izin edar (TIE)/ilegal, kedaluwarsa, rusak, dan pangan takjil buka puasa yang mengandung bahan berbahaya.

Hasil kunjungan ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi untuk memperkuat pengawasan pangan guna menjamin keamanan dan kualitas makanan dan minuman yang beredar di masyarakat. (rdn)