Wakil Ketua BAKN DPR RI, Herman Khaeron, memimpin Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) BAKN DPR RI, Banda Aceh, Provinsi Aceh, Kamis (13/02/2025). Foto: Anju/vel

PARLEMENTARIA, Banda Aceh - Wakil Ketua BAKN DPR RI, Herman Khaeron, menegaskan bahwa kelangkaan pupuk terus menyulitkan petani meski anggaran subsidi meningkat. Ia menekankan pentingnya pupuk bersubsidi untuk mendukung produktivitas pertanian dan mencapai swasembada pangan.

Hal ini disampaikan pada saat Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) ke PT Pupuk Iskandar Muda, Provinsi Aceh.

"Dan tentu rapat bersama dengan PT Pupuk Iskandar Muda, salah satu sub holding dari Pupuk Indonesia yang menyalurkan pupuk bersubsidi. Kita mengetahui bahwa, ada tujuan besar bahwa pupuk ini ingin menjadi penopang terhadap swasembada pangan. Bisa meningkatkan produktivitas, dan akhirnya akan bisa meningkatkan produksi. Namun, tentu dalam perjalanannya, pupuk bersubsidi terus meningkat nilainya, namun kuantitasnya hanya begitu-begitu saja. Bahkan, disaat-saat tertentu menjadi langka. Dan petani menjadi susah, untuk bisa mendapatkan pupuk," kata Herman Khaeron kepada Parlementaria usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) BAKN DPR RI, Banda Aceh, Provinsi Aceh, Kamis (13/02/2025).

Lebih lanjut, kata Herman Khaeron, dengan tingginya harga gas sebagai kendala utama PT Pupuk Iskandar Muda (PIM). Sehingga, Ia mendorong revitalisasi pabrik dan eksplorasi ladang gas baru di Aceh atau Sumatera sebagai solusi.

“PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) selama ini, memang kesulitan dalam memenuhi bahan baku, yaitu gas. Kita mengetahui bahwa 50% dari unsur produksi, itu adalah gas. Dan gas disini, harganya tertinggi dibandingkan dengan pabrik pupuk lainnya. Karena memang, harus digasifikasi terlebih dahulu, harus di liquid terlebih dahulu. Kemudian, harus dibentukkan gas kembali. Artinya, ada tiga tahap yang sampai kepada bisa dimanfaatkan. Kecuali, kalau nanti ditemukan ladang gas baru, di sekitar provinsi Aceh maupun di sekitar wilayah Sumatera. Ini yang tentu akan bisa membuat lebih murah, selain revitalisasi pabrik yang memang sudah saatnya untuk dilakukan revitalisasi," ujarnya.

Politisi Fraksi Partai Demokrat ini menjelaskan bahwa BAKN DPR RI saat ini, sedang menelaah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) mengenai tata kelola PT PIM. Hasil telaahan tersebut akan disusun menjadi rekomendasi yang akan disampaikan pada Rapat Paripurna DPR RI.

"Oleh karena itu, kami masih terus meramu, bagaimana nanti rekomendasi terbaik. Tentu dalam rangka untuk bisa mewujudkan ketahanan pangan, melalui salah satu instrumen, yaitu pemberian pupuk bersubsidi kepada rakyat. Dan tentu ini, mudah-mudahan kedepan, ditemukan cara baru, cara yang lebih akuntabel, yang lebih transparan, dan tata kelola yang baik, untuk rakyat, bangsa, dan negara," bebernya.

Dengan demikian, Legislator Dapil Jawa Barat ini berharap agar langkah ini mendukung program prioritas nasional "ASTA CITA" Presiden Prabowo Subianto. Yang menargetkan swasembada pangan, air, dan juga energi.

“Dalam program prioritasnya "ASTA CITA", program Bapak Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto, yang sudah mencatatkan bahwa, didalam masa pemerintahannya, kita akan mewujudkan swasembada pangan, swasembada air, dan swasembada energi. Jadi, kami bantu juga untuk menuju kepada Swasembada tadi," pungkasnya. (aas/aha)