Wakil Ketua BKSAP DPR RI Bramantyo Suwondo (dua dari kanan), saat menghadiri Sidang OECD Parliamentary Network yang diselenggarakan di Paris, Perancis, pada Rabu (5/2/2025). Foto: Ist/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - DPR RI melalui Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) hadir dalam Sidang OECD Parliamentary Network yang diselenggarakan di Paris, Perancis, pada Rabu (5/2/2025). Dalam sidang tersebut, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Bramantyo Suwondo menyampaikan pernyataan resmi DPR yang menyoroti pentingnya mitigasi perubahan iklim dan transisi menuju net-zero emisi.

Bramantyo mengungkapkan bahwa Indonesia telah menetapkan target ambisius dalam pengurangan emisi gas rumah kaca, yakni 31,89 persen dalam konteks Enhanced Nationally Determined Contribution (NDC), dengan tambahan dukungan internasional yang membawa target pengurangan hingga 43,20 persen.

"Investasi dalam energi terbarukan dan lebih hijau, serta peralihan dari bahan bakar fosil, merupakan salah satu strategi utama yang harus diterapkan untuk mengatasi perubahan iklim, sekaligus mendukung pertumbuhan sosial-ekonomi. Ini juga menjadi fokus utama Indonesia dalam upaya memerangi perubahan iklim," jelas Bramantyo dalam keterangan resminya kepada Parlementaria di Jakarta, Jumat (7/2/2025).

Lebih lanjut, Indonesia menargetkan 23 persen campuran energi terbarukan pada tahun 2025 dan telah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru dan Terbarukan sebagai RUU Inisiatif Parlemen yang mendukung transisi energi. Untuk mencapai target tersebut, Indonesia membutuhkan pembangunan pembangkit listrik hijau hingga 8.224,1 Megawatt (MW), yang diperkirakan membutuhkan investasi sekitar IDR 216 triliun.

"Secara keseluruhan, Indonesia memerlukan lebih dari 1 triliun USD untuk mencapai emisi nol bersih pada tahun 2060," ungkap Bramantyo. Ia juga menekankan potensi besar energi terbarukan Indonesia yang mencapai 3.687 Gigawatt, dengan kontribusi terbesar dari energi surya, angin, hidro, bioenergi, geotermal, dan laut. Beberapa wilayah yang memiliki potensi energi surya terbesar adalah Nusa Tenggara Timur, Riau, dan Sumatera Selatan.

Dalam forum tersebut, Bramantyo juga menegaskan bahwa kerjasama internasional sangat penting, dan OECD harus menjadi platform untuk memastikan komitmen terhadap investasi dalam perubahan iklim dapat tercapai, termasuk target investasi 300 miliar USD per tahun pada 2035 untuk negara berkembang.

“Kerjasama internasional yang berdasarkan pada prinsip tanggung jawab bersama namun dibedakan pada kemampuan masing-masing, serta yang mematuhi prinsip pembangunan berkelanjutan, adalah kunci dalam upaya mitigasi perubahan iklim,” tambahnya.

Terakhir, Bramantyo menegaskan bahwa Indonesia sangat terbuka untuk memperkuat kerjasama antar Parlemen melalui OECD, terutama dalam mendukung ambisi Indonesia untuk mengatasi perubahan iklim secara tuntas, serta mendorong kerja sama dalam sektor energi terbarukan, pengembangan mineral kritis berkelanjutan, transportasi hijau, dan ekosistem baterai kendaraan listrik.

Dengan langkah-langkah konkret dan kerjasama yang solid, Indonesia berkomitmen untuk terus mengupayakan transisi energi yang berkelanjutan guna mencapai emisi nol bersih pada tahun 2060, demi masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. (pun/aha)