Aksi Korporasi ID Survei Diharapkan Berjalan Transparan dan Akuntabel

06-02-2025 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto saat Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)/ID Survey Arisudono Soerono beserta Sub Holdingnya di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025). Foto : Farhan/Andri

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi VI DPR RI memastikan setiap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia menjalankan fungsinya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sebab itu, Komisi VI DPR RI akan terus memperkuat fungsi pengawasan terhadap kinerja perusahaan-perusahaan pelat merah, termasuk ID Survei.

 

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto, menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja tahun 2024 sekaligus penyampaian rencana kerja dan peta jalan kerja tahun 2025 oleh pihak manajemen perusahaan. Sebagai bagian dari ekosistem BUMN, dirinya ingin ID Survei berperan strategis memberikan layanan survei dan pengujian yang mendukung berbagai sektor industri dan infrastruktur di Indonesia.

 

Oleh karena itu, ia menekankan dengan berkembangnya peran dan tanggung jawab ID Survei, evaluasi kinerja menjadi suatu keharusan. “Penting bagi kita untuk meninjau capaian yang telah dicapai serta mengkaji setiap aksi korporasi yang dilakukan agar tetap sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik,” ujar Adisatrya saat membuka Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)/ID Survey Arisudono Soerono beserta Sub Holdingnya di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

 

Menurutnya, ada sejumlah indikator utama dalam evaluasi kinerja ID Survei tahun 2024. Di antaranya,  efektivitas layanan survei dan pengujian dalam mendukung industri dan infrastruktur; pengelolaan anggaran dan realisasi belanja modal untuk memastikan efisiensi dan optimalisasi sumber daya;  implementasi strategi bisnis dan inovasi dalam meningkatkan daya saing perusahaan; kontribusi terhadap pendapatan negara, baik melalui dividen maupun pajak.

 

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, mewakili Komisi VI DPR RI, Adisatrya ingin memastikan bahwa ID Survei mampu memberikan kontribusi maksimal bagi negara dan tidak menyimpang dari visi BUMN sebagai agen pembangunan. Tidak hanya itu saja, dalam menghadapi tantangan bisnis industri yang semakin dinamis, ia berharap ID Survei menyampaikan peta jalan kerja tahun 2025 yang mencerminkan arah strategis perusahaan ke depan.

 

Sebab itu, pihaknya menekankan pentingnya meningkatkan kualitas layanan dan ekspansi bisnis untuk memperluas cakupan operasional, mengadopsi teknologi terbaru guna meningkatkan efisiensi dan daya saing, menguatkan tata kelola perusahaan agar setiap keputusan bisnis didasarkan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas, dan keberlanjutan keuangan dan operasional, termasuk optimalisasi aset dan pengelolaan risiko.

 

Dengan adanya pengawasan yang ketat dan evaluasi berkala, Adisatrya serta para anggota Komisi VI DPR RI akan mendukung ID Survei dapat terus berkembang sebagai perusahaan yang profesional, kompetitif, dan memberikan manfaat maksimal bagi negara serta masyarakat luas. “Kami mengharapkan transparansi penuh dari pihak manajemen terkait dengan capaian kerja, pengelolaan anggaran, dan pelaksanaan aksi korporasi yang telah dilakukan,” pungkas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan. (um/aha)

BERITA TERKAIT
KAI Didorong Inovasi Layanan Pasca Rombak Komisaris dan Direksi
15-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan menyambut baik pergantian Komisaris dan Direksi PT Kereta Api Indonesia...
Puluhan Ribu Ton Gula Menumpuk di Gudang, Pemerintah Harus Turun Tangan
11-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan menyoroti kondisi sejumlah gudang pabrik gula di wilayah Situbondo dan...
Koperasi Merah Putih adalah Ekonomi yang Diamanahkan Oleh Founding Fathers Kita
06-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta– Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang...
Legislator Kritik PLN yang Utang 156 M Setiap Hari
05-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam menyoroti soal lonjakan utang PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau...