Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah. Foto: Dep/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mencermati situasi tentang kelangkaan LPG 3 Kg yang terjadi tengah masyarakat. Untuk itu, Said menyarankan beberapa hal kepada pemerintah, termasuk di antaranya perbaikan kebijakan penyaluran subsidi LPG 3 Kg yang diimbangi dengan komunikasi publik yang baik.

"Agar hal ini tidak menimbulkan kepanikan banyak pihak, dan sebagian pihak memanfaatkan kepanikan tersebut dengan mengambil untung," kata Said dalam keterangannya kepada Parlementaria, di Jakarta, Senin (3/2/2025).

Politisi PDI-Perjuangan ini pun meminta agar program Elpiji 3 Kg yang dijalankan Pemerintah dan PT Pertamina hendaknya mempertimbangkan banyak aspek, seperti kesiapan data yang akurat, infrastruktur yang cukup, dan kondisi perekonomian masyarakat yang saat ini sedang mengalami penurunan daya beli. 

"Hendaknya program tersebut dapat dijalankan secara bertahap, tidak dijalankan dengan serta merta. Bisa dimulai dari daerah daerah yang memang telah siap terlebih dahulu, dengan berbagai pertimbangan," kata Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Lebih lanjut, menurut Said, pemerintah dan pertamina perlu memastikan jaminan subsidi LPG 3 terhadap rumah tangga miskin, lansia, dan pelaku usaha mikro dan kecil tetap terjangkau mereka, dengan menyiapkan tim darurat, agar jangan sampai mereka berlarut larut tidak mendapatkan LPG 3 Kg.

"Untuk memastikan pelaksanaan subsidi LPG tepat sasaran, tidak ditimbun dan tidak dioplos, hendaknya Forkominda, terutama kepala daerah dan aparat kepolisian hendaknya segera melakukan operasi pasar wilayahnya masing masing. Segera lakukan pemidanaan terhadap para penimbun dan pengoplos LPG 3 kg. Karena tindakan ini mengancam kecukupan volume subsidi LPG 3 Kg untuk rakyat," pungkasnya. (we/rdn)