Banggar DPR: Alokasi Anggaran Subsidi LPG 2025 Sangat Mencukupi

03-02-2025 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah. Foto: Jaka/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyoroti langkanya tabung LPG 3 Kg di tengah tengah masyarakat. Menurutnya, dalam APBN 2025, anggaran untuk LPG 3 Kg sudah dinaikan dari tahun 2024 guna menjamin pelaksanaan subsidi.

 

"Pada APBN 2025, Badan Anggaran DPR bersama pemerintah telah menyepakati alokasi subsidi LPG 3 Kg sebesar Rp87,6 triliun, lebih tinggi dari tahun pagu tahun 2024 sebesar Rp85,6 triliun. Volume subsidi LPG 3 Kg tahun 2025 sebesar 8,17 juta ton," kata Said dalam keterangannya pada Parlementaria, di Jakarta, Senin (3/2/2025).

 

Namun demikian, Said mensinyalir kelangkaan LPG 3 Kg di tengah masyarakat dikarenakan LPG 3 Kg adalah barang subsidi yang diperuntukkan kepada rumah tangga miskin, akan tetapi diperdagangkan secara terbuka.

 

"Banggar DPR mencermati evaluasi penyaluran subsidi LPG 3 Kg yang disampaikan oleh pemerintah. Konsumsi LPG Tabung 3 Kg mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan volume di tahun 2019-2022 sebesar 4,34 persen dengan distribusi masih terbuka," katanya.

 

Lebih lanjut, menurut data TNP2K, dari 50,2 juta rumah tangga yang menerima program subsidi LPG, sebanyak 32 persen rumah tangga dengan kondisi sosial ekonomi terendah yang hanya menikmati 22 persen dari subsidi LPG, sementara 86 persen dinikmati oleh kelompok yang lebih mampu.

 

Hal ini terjadi, kata Said, karena tabung LPG subsidi diperjualbelikan bebas di pasaran bersamaan dengan LPG non subsidi dengan selisih harga yang jauh, sehingga mayoritas rumah tangga menggunakan LPG subsidi.

 

Disparitas harga antara LPG subsidi dan non subsidi, menurut Said, juga menyebabkan praktik penyimpangan dan pidana berupa penimbunan dan pengoplosan LPG. "Praktik oplosan ini menyebabkan berkurangnya kuota volume subsidi LPG 3 kg untuk rumah tangga miskin," pungkas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini. (we/rdn)

BERITA TERKAIT
RAPBN 2026 Harus Adaptif Hadapi Ketidakpastian Global
21-08-2025 / BADAN ANGGARAN
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, meminta pemerintah untuk mengajukan asumsi ekonomi makro dalam Rancangan...
Banggar DPR RI Pastikan Kebijakan Pajak Shadow Economy Tidak Bebani UMKM
20-08-2025 / BADAN ANGGARAN
PARLEMENTARIA, Jakarta– Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menanggapi strategi pemerintah dalam mengawasi aktivitasshadow economyyang tercantum dalam Nota...
Rina Sa’adah: Target Defisit APBN 0 Persen di 2028 Realistis
20-08-2025 / BADAN ANGGARAN
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Rina Sa'adah menilai target ambisius yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam...
Abdul Fikri Faqih: Pidato APBN Dapat Apresiasi, Tantangan Ada di Detail
20-08-2025 / BADAN ANGGARAN
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Banggar DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menyebut bahwa implementasi pidato Presiden Prabowo Subianto tentang penyampaian Nota...