Optimalisasi MBG, Komisi IX dan BGN Siap Evaluasi Program

21-01-2025 / PARIPURNA
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, saat diwawancara usai Sidang Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, pada Selasa (21/1/2025). Foto: Mentari/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menyoroti perlunya evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan selama satu bulan. Evaluasi ini dianggap penting untuk memastikan kualitas dan keberlanjutan program yang bertujuan meningkatkan gizi masyarakat, terutama anak-anak.

 

“Setelah sidang paripurna ini, kami akan mengadakan rapat dengan Kepala Badan Gizi Nasional untuk menyampaikan berbagai evaluasi selama masa reses di lapangan,” ujar Charles seusai Sidang Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, pada Selasa (21/1/2025).

 

Charles menekankan bahwa evaluasi harus mencakup berbagai aspek, seperti kualitas makanan, keamanan, sanitasi, dan kandungan nutrisi yang diberikan kepada penerima manfaat. Ia juga mengungkapkan bahwa program ini didukung penuh oleh Komisi IX DPR RI karena diyakini memiliki manfaat besar bagi masyarakat.

 

Namun, Charles tidak menutup mata terhadap sejumlah permasalahan di lapangan, termasuk insiden keracunan di Sukoharjo, Jawa Tengah, yang melibatkan sekitar 50 anak penerima manfaat.

 

“Temuan ini kami lihat dari media sosial dan media konvensional. Salah satunya adalah kejadian keracunan di Sukoharjo. Dari sisi kualitas makanan dan konsistensi pengiriman, kadang-kadang ada perbedaan signifikan antara hari yang satu dengan hari lainnya, baik dari jumlah maupun kandungan nutrisinya,” jelas Charles.

 

Ia memastikan temuan-temuan tersebut akan disampaikan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) dalam rapat mendatang, dengan harapan perbaikan segera dilakukan untuk menjamin program ini lebih efektif dan aman bagi penerima manfaat.

 

Charles juga menegaskan bahwa program MBG kini telah menjadi program resmi yang dibiayai melalui APBN.

 

“Program ini sudah bukan lagi try out, tetapi telah menjadi program resmi yang menggunakan APBN. Selama masa reses kemarin, kami sudah melakukan rapat dengan Kepala BGN untuk mengesahkan anggarannya,” tegas politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut.

 

Selain itu, Charles mengungkapkan bahwa program MBG ke depannya akan melibatkan kerja sama dengan pihak swasta untuk memperluas distribusi makanan bergizi kepada masyarakat.

 

“Kerja sama ini harus dilakukan secara profesional. Dengan melibatkan pihak swasta, kami berharap distribusi makanan bergizi dapat terlaksana lebih efektif dan menjangkau lebih banyak penerima manfaat,” tambahnya.

 

Melalui kerja sama dan evaluasi yang mendalam, Charles berharap program MBG dapat terus memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, terutama anak-anak, sekaligus memastikan kualitas dan keberlanjutan makanan yang disalurkan. (ira,gal/aha)

BERITA TERKAIT
Tunjangan Perumahan Anggota DPR Hanya Diberikan Setahun untuk Kontrak lima Tahun
26-08-2025 / PARIPURNA
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meluruskan polemik di masyarakat terkait tunjangan perumahan bagi anggota DPR...
UU Haji Hadirkan Terobosan Baru Terbentuknya Kementerian Haji dan Umrah
26-08-2025 / PARIPURNA
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menyampaikan apresiasinya atas selesainya revisi Undang-Undang Haji yang menghadirkan terobosan...
Rapat Paripurna DPR Setujui RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Jadi Undang-Undang
26-08-2025 / PARIPURNA
PARLEMENTARIA, Jakarta — DPR RI dalam Rapat Paripurna Ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026, di Nusantara II, Senayan, Jakarta,...
DPR Setujui Naturalisasi 5 Atlet Sepak Bola dan 4 Atlet Hoki Es
26-08-2025 / PARIPURNA
PARLEMENTARIA, Jakarta - DPR RI menyetujui pemberian pertimbangan kewarganegaraan Republik Indonesia kepada lima atlet sepak bola dan empat atlet hoki...