Minta Pertamina Hadirkan BBM Murah dan Berkualitas, Legislator: Bubarkan Saja Kalau Tak Bisa!

09-12-2024 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam. Foto: Dok/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam meminta pertanggungjawaban Pertamina atas kualitas bahan bakar minyak (BBM) yang dihasilkan. Jika Pertamina tidak bisa memberikan kualitas yang baik, Mufti pun meminta Pemerintah melakukan evaluasi.


"Kalau Pertamina ini sudah tidak bisa menghadirkan BBM yang murah dan berkualitas, bubarkan saja. Buat apa kita bicara soal kedaulatan energi tapi rakyat dijerat dengan harga BBM mahal dan diberikan BBM yang tidak berkualitas," kata Mufti dalam keterangan persnya, Senin (9/12/2024). 


Seperti diketahui, belakangan ramai dibicarakan mesin kendaraan yang rusak setelah menggunakan Pertamax. PT Pertamina (Persero) sendiri telah menguji sampel Pertamax yang dikeluhkan tersebut dan memastikan Pertamax telah memenuhi spesifikasi teknis yang disyaratkan.


Meski begitu, masih banyak masyarakat yang mempertanyakan kualitas dari Pertamax menyusul penemuan sejumlah mesin kendaraan yang rusak setelah menggunakan Pertamax. Apalagi isu tentang kualitas BBM Pertamina ini bukan hanya sekali mencuat.


Sejak tahun 2023 kualitas BBM Pertamina selalu dipertanyakan karena seharusnya sudah memiliki standar sulfur yang tidak membuat polusi. Untuk itu, Mufti meminta Pertamina memberikan jaminan bahwa produk yang mereka gunakan aman dan 
sesuai standar. 


“Pertamina harus membuktikan komitmennya terhadap kualitas dan tanggung jawab sebagai penyedia energi nasional,” tegasnya.


Mufti meminta pemerintah untuk melakukan koordinasi dengan Pertamina terkait perbaikan kualitas BBM. Jangan sampai pemerintah lengah terhadap kepastian dari kualitas BBM Tanah Air dan merugikan masyarakat.


"Pemerintah harus memastikan dengan benar jika kualitas BBM sudah baik. Sampaikan hasil investigasi secara transparan, kalau perlu saat melakukan uji coba ada buktinya supaya rakyat tidak merasa ditipu," ungkap Mufti.


Menurut Mufti, kasus kerusakan mesin kendaraan diduga akibat penggunaan Pertamax juga menimpa warga di Pasuran, Jawa Timur, yang merupakan salah satu wilayah di daerah pemilihan (Dapil) nya.


"Tidak semua orang bisa mudah beli mobil. Di dapil saya, mereka harus kredit bertahun-tahun, sehingga ketika dia punya mobil mereka memikirkan bagaimana ini bisa dapat BBM yang sehat dan baik untuk mobilnya," papar Legislator dari Dapil Jawa Timur II itu. 


Mufti mengungkap, masyarakat di dapilnya harus rela membeli BBM jauh di SPBU BP yang merupakan penjual BBM selain Pertamina. BP merupakan perusahaan migas multinasional asal Inggris yang menjual bensin dengan harga lebih murah dan kualitas lebih baik. 


"Mereka jauh beli BBM ke Surabaya dan ke Malang untuk bisa beli di BP. Karena ternyata jauh lebih hemat walaupun kadang harganya juga tidak terlalu beda jauh tapi ternyata juga secara kualitas dan performa jauh lebih baik," jelas Mufti. 


Hal ini juga sempat disampaikan langsung Mufti saat Komisi VI rapat bersama Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius sebelum masa reses, pekan lalu. Mufti meminta Pertamina bisa menjawab keluhan masyarakat. "Kami minta tindak lanjut, jangan didiamkan kegelisahan masyarakat yang ramai juga disampaikan di media sosial itu," sebutnya. (aha)

BERITA TERKAIT
KAI Didorong Inovasi Layanan Pasca Rombak Komisaris dan Direksi
15-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan menyambut baik pergantian Komisaris dan Direksi PT Kereta Api Indonesia...
Puluhan Ribu Ton Gula Menumpuk di Gudang, Pemerintah Harus Turun Tangan
11-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan menyoroti kondisi sejumlah gudang pabrik gula di wilayah Situbondo dan...
Koperasi Merah Putih adalah Ekonomi yang Diamanahkan Oleh Founding Fathers Kita
06-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta– Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang...
Legislator Kritik PLN yang Utang 156 M Setiap Hari
05-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam menyoroti soal lonjakan utang PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau...