Evaluasi Temuan BPK, BAKN Tekankan Tata Kelola Korporasi PT Jasa Marga

05-12-2024 / B.A.K.N.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Herman Khaeron saat kunjungan kerja di Kantor Jasa Marga Tol Kunciran, Tangerang, Banten, Rabu (4/12/2024). Foto : Galuh/Andri

PARLEMENTARIA, Tangerang - Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Herman Khaeron menegaskan pentingnya penyelesaian terhadap temuan-temuan kuantitatif yang ditemukan dalam audit BPK RI di ruas Tol Kunciran-Cengkareng, Kota Tangerang, Banten. Kunjungan tersebut dilakukan untuk mengevaluasi hasil temuan BPK yang menunjukkan adanya sejumlah masalah signifikan dalam pengelolaan infrastruktur tol yang dikelola oleh PT Jasa Marga.

 

Herman mengungkapkan, dalam audit uji petik yang dilakukan di tiga titik jalan tol, ditemukan sembilan temuan penting yang harus segera ditindaklanjuti. "Temuan-temuan ini bersifat kuantitatif, yang berarti bahwa perlu ada penyelesaian yang juga bersifat kuantitatif. Dalam tiga titik saja sudah ada banyak temuan, apalagi jika uji petik dilakukan di lebih banyak titik," ujarnya kepada Parlementaria di Kantor Jasa Marga Tol Kunciran, Tangerang, Banten, Rabu (4/12/2024).

 

Dia menjelaskan bahwa temuan-temuan tersebut, meskipun tidak menyeluruh, memberikan gambaran tentang adanya kekurangan dalam pengelolaan yang harus segera diperbaiki. Politisi Fraksi Partai Demokrat itu juga memahami beban tugas PT Jasa Marga dalam percepatan infrastruktur yang diberikan oleh Pemerintah semestinya terdapat tata kelola sebagai pedoman untuk menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG).

 

“Karena kami paham bahwa dalam percepatan infrastruktur yang ada, ada banyak yang semestinya tata kelola ini betul-betul menjadi pedoman, menjadi guidance menuju kepada good corporate governance. Tetapi kemudian memang harus ada percepatan-percepatan, misalkan untuk pembelian tanah, pembelian lahan, ada yang harus dibeli dulu oleh perusahaan, yang itu tidak masuk di dalam business plan, yang itu tidak masuk dalam perencanaan,” urainya.

 

Dalam upaya menanggapi hal ini, BAKN pun berkomitmen untuk terus menampung serta mendalami temuan-temuan tersebut dan mencari solusi yang tepat. Terutama untuk permasalahan temuan yang berulang yang ditemukan di beberapa lokasi.

 

“Kalau berulang di setiap lokasi, di setiap tempat ya kami berarti ini harus ada revisi ataupun tinjauan terhadap tata kelola korporasi. Nah oleh karena itulah kami coba mendalami hari ini dan kami mendapatkan informasi lebih banyak, lebih komprehensif. Tentu ke depan seperti apa akan ditindaklanjutinya kami nanti akan tentukan dalam rapat internal bersama dengan seluruh anggota dan Pimpinan BAKN,” jelasnya. (gal/rdn)

BERITA TERKAIT
Dukung Swasembada dan ROA 1,5 Persen di 2025, Aset Idle Perhutani Harus Dioptimalkan
22-08-2025 / B.A.K.N.
PARLEMENTARIA, Bogor –Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Sohibul Imam, menekankan pentingnya seluruh BUMN...
Herman Khaeron: Kerja Sama Perhutani Harus Transparan, Banyak Kawasan Tak Beri Benefit
21-08-2025 / B.A.K.N.
PARLEMENTARIA, Bogor –Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Negara (BAKN) DPR RI, Herman Khaeron, menegaskan kunjungan kerja BAKN ke kawasan Perhutani Sentul,...
BAKN DPR RI Desak Perhutani Perbaiki Tata Kelola, Tindaklanjuti Temuan BPK
21-08-2025 / B.A.K.N.
PARLEMENTARIA, Bogor – Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Perum Perhutani di Sentul, Bogor,...
Arjuni Sakir Ungkap Potensi Bias Pemeriksaan dalam Proses Penilaian Profesional BPKP
23-07-2025 / B.A.K.N.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pemeriksaan Keuangan dan...