BAKN Dorong Evaluasi Manajemen PT Timah untuk Optimalkan Kinerja dan Cegah Kerugian

02-12-2024 / B.A.K.N.
Anggota BAKN DPR RI Ade Rezki Pratama saat Kunjungan Kerja Spesifik BAKN DPR RI ke PT Timah, Tanjung Pinang, Bangka Belitung, Senin (2/12/2024). Foto : Ubaid/Andri

PARLEMENTARIA, Pangkal Pinang – Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI melakukan kunjungan kerja ke PT Timah di Pangkal Pinang untuk menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait potensi kerugian negara dan penurunan kinerja perusahaan. Anggota BAKN DPR RI Ade Rezki Pratama menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap manajemen PT Timah guna mencegah terulangnya permasalahan serupa di masa depan.

 

Ade menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan BPK mengungkap potensi fraud serta kontrak-kontrak kerja yang belum optimal. “Kami berdiskusi dengan direksi PT Timah mengenai temuan BPK, termasuk penurunan potensi kinerja perusahaan dan indikasi adanya potensi fraud. Ini akan menjadi bahan evaluasi kami di BAKN untuk memastikan perbaikan manajerial dan struktural di PT Timah,” ujar Ade usai Kunjungan Kerja Spesifik BAKN DPR RI ke PT Timah, Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Senin (2/12/2024).

 

Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut menyoroti pentingnya transparansi dalam kontrak kerja serta kontribusi maksimal PT Timah terhadap penerimaan negara, baik dalam bentuk pajak maupun dividen. Ia juga menegaskan bahwa PT Timah memiliki peran strategis dalam mendukung kemandirian industri nasional, khususnya di sektor pertahanan dan energi terbarukan.

 

“Sumber daya timah sangat vital, tidak hanya untuk kendaraan pertahanan nasional tetapi juga untuk pengembangan kendaraan listrik (electric vehicle) berbasis energi terbarukan. Peran PT Timah sebagai BUMN harus dioptimalkan melalui hilirisasi industri demi keberlanjutan pembangunan ekonomi,” ungkapnya.

 

Menanggapi kerugian sebesar Rp300 triliun yang pernah dialami PT Timah, Ade menegaskan perlunya perbaikan tata kelola internal perusahaan.
“Perbaikan manajemen internal menjadi kebutuhan mendesak. Kontrak kerja dengan mitra harus dievaluasi agar tidak hanya menguntungkan bagi pemerintah tetapi juga memastikan PT Timah beroperasi secara efisien dan berintegritas,” jelasnya.

 

BAKN mendorong PT Timah untuk: Menyelesaikan kewajiban pembayaran kepada mitra, memperbaiki sistem manajemen risiko, memastikan tata kelola yang baik dalam pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kontrak kerja. Ade berharap langkah-langkah ini dapat mencegah kerugian lebih lanjut serta memperkuat posisi PT Timah sebagai pilar penting dalam mendukung industri strategis nasional.


Kunjungan ini diharapkan menjadi langkah awal menuju perbaikan yang lebih komprehensif agar PT Timah dapat memberikan kontribusi optimal terhadap pembangunan nasional serta menjaga kepercayaan publik sebagai salah satu BUMN strategis. (uf/aha)

BERITA TERKAIT
Dukung Swasembada dan ROA 1,5 Persen di 2025, Aset Idle Perhutani Harus Dioptimalkan
22-08-2025 / B.A.K.N.
PARLEMENTARIA, Bogor –Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Sohibul Imam, menekankan pentingnya seluruh BUMN...
Herman Khaeron: Kerja Sama Perhutani Harus Transparan, Banyak Kawasan Tak Beri Benefit
21-08-2025 / B.A.K.N.
PARLEMENTARIA, Bogor –Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Negara (BAKN) DPR RI, Herman Khaeron, menegaskan kunjungan kerja BAKN ke kawasan Perhutani Sentul,...
BAKN DPR RI Desak Perhutani Perbaiki Tata Kelola, Tindaklanjuti Temuan BPK
21-08-2025 / B.A.K.N.
PARLEMENTARIA, Bogor – Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Perum Perhutani di Sentul, Bogor,...
Arjuni Sakir Ungkap Potensi Bias Pemeriksaan dalam Proses Penilaian Profesional BPKP
23-07-2025 / B.A.K.N.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pemeriksaan Keuangan dan...