Banggar Dorong Penguatan UMKM di Bali Sebagai Upaya Pemerataan Ekonomi

23-11-2024 / BADAN ANGGARAN
Wakil Ketua Banggar DPR RI Wihadi Wiyanto, saat bertukar cenderamata dalam rngka Kunjungan Kerja Spesifik Banggar ke Denpasar, Bali. Foto: Shane/vel

PARLEMENTARIA, Denpasar - Sebagai salah satu destinasi wisata unggulan Indonesia, Bali mencatat 13,5 juta kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara pada tahun 2023. Kontribusi sektor wisata ini terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Bali mencapai sekitar 60% persen yang merupakan nilai yang sangat signifikan.

 

Wakil Ketua Banggar DPR RI Wihadi Wiyanto melihat ada potensi lain yang bisa diserap oleh Pemerintah Provinsi Bali, selain hanya berpangku kepada sektor pariwisata. Seperti yang diketahui, Bali memiliki lebih dari 60.000 pelaku usaha kecil dan menengah yang bisa meningkatkan ekonomi lokal.

 

“Peningkatan ekonomi Bali harus melibatkan masyarakat setempat. Dukungan terhadap UMKM dan ekonomi kreatif tidak hanya memperkuat daya saing, tetapi juga menjadi solusi untuk pemerataan ekonomi,” ujar Wihadi kepada Parlementaria usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Banggar ke Denpasar, Bali, Kamis (21/11/2024).

 

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menjelaskan bahwa alokasi dana yang tepat sasaran terutama pada sektor UMKM, tentu akan menghasilkan efek domino yang luar biasa. Diharapkan dengan meluasnya UMKM di Bali dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperluas akses pasar hingga ke kancah global. (syn/rdn)

BERITA TERKAIT
TKD Turun, Pembangunan di Daerah Tetap Jalan Didukung Dana Pusat Rp1.376 Triliun
28-08-2025 / BADAN ANGGARAN
PARLEMENTARIA, Jakarta – Pemotongan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp269 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN)...
Muhidin Mohamad: TKD Turun, tapi Anggaran untuk Rakyat Justru Lebih Besar
26-08-2025 / BADAN ANGGARAN
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Muhidin Mohamad, menegaskan bahwa alokasi Transfer ke Daerah (TKD) pada...
RAPBN 2026 Harus Adaptif Hadapi Ketidakpastian Global
21-08-2025 / BADAN ANGGARAN
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, meminta pemerintah untuk mengajukan asumsi ekonomi makro dalam Rancangan...
Banggar DPR RI Pastikan Kebijakan Pajak Shadow Economy Tidak Bebani UMKM
20-08-2025 / BADAN ANGGARAN
PARLEMENTARIA, Jakarta– Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menanggapi strategi pemerintah dalam mengawasi aktivitasshadow economyyang tercantum dalam Nota...