Penggunaan Pembangkit BBM Harus Dibatasi

06-02-2013 / KOMISI VII

Komisi VII DPR mempertanyakan mengenai penggunaan pembangkit berbahan bakar BBM oleh PLN di kawasan Timur seperti Kaltim padahal, Kaltim merupakan produsen gas terbesar di Indonesia.

"Kaltim itu kaya gas dan batubara namun mengapa sebagian besar pembangkitnya menggunakan BBM," tanya anggota Golkar Halim Kalla saat RDP dengan Dirut PLN Nur Pamudji, di Gedung Nusantara I DPR RI, Rabu (6/2).

Menurut Halim, sejak era Dirut PLN Fahmi Mochtar subsidi mencapai 30 triliun, kemudian sekarang ini mencapai 90 triliun. "Kita akui zaman Fahmi memang ada gerakan hemat listrik namun sejak Zaman dahlan Iskan itu sering mengumbar dan seringkali menyewa genset terus," ujarnya.

Dia menambahkan, yang membuat PLN itu tidak efisien karena sewa genset yang relatif tinggi. "Mohon kiranya kalau memberikan gas dan batubara harus diprioritaskan, negara mau hemat kok ini malah menyewa genset," katanya.

Menjawab hal itu, Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo mengakui hampir 70-80 persen pembangkit listrik di Kaltim menggunakan BBM. "Memang Kaltim itu sangat kaya akan gas bumi bahkan Bontang ada pabrik gas alam cair (LNG)," ujarnya.

Namun, lanjutnya, walaupun ada pabrik LNG di Bontang, jarak antara Balikpapan ke Samarinda mencapai 200 Km. "Ini sangat jauh sehingga pembuatan pipa gas tidak ekonomis," tambahnya.

Dia menambahkan, Bontang sangat kaya gas namun baru saja bisa dibangun pipa gas di daerah tersebut. "Di Bontang saja baru dilakukan pembangunan pipa gas yang bisa dinikmati masyarakat," terangnya.(si)/foto:iwan armanias/parle.

BERITA TERKAIT
Komisi VII Minta Pemerintah Perluas Keterlibatan UMKM dalam Program MBG
08-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, mendorong pemerintah untuk memperluas keterlibatan pelaku Usaha Mikro, Kecil,...
Komisi VII Dorong Skema Royalti Lagu Diatur Ulang
07-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty menyoroti pentingnya perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) namun...
Khawatir Status UNESCO Dicabut, Kaji Ulang Izin Resort di TN Komodo
05-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty meminta Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk mengkaji ulang pemberian Izin...
Apresiasi Pertumbuhan Ekonomi, Sektor Industri Harus Jadi Lokomotif Pemerataan
05-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI, Ilham Permana, menyampaikan apresiasi atas capaian pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,12 persen...