DPR Dorong Program Penanggulangan Banjir DKI Jakarta

17-01-2013 / KOMISI V

DPR mendorong penuh program penanggulangan banjir DKI Jakarta yang terintegrasi. Demikian pendapat yang disampaikan oleh Usman Ja'far (F-PPP) Kepada Parlementaria, di Gedung DPR, baru-baru ini.

"Pemerintah harus mengamankan daerah hulu seperti pembuatan waduk atau program lainnya, karena bila hujan terus didaerah hulu maka berdampak terhadap DKI Jakarta," paparnya.

Sementara anggota Komisi IV DPR Ma'mur Hasanuddin mendesak pemerintah untuk melakukan normalisasi dan konservasi aliran-aliran sungai secepat mungkin. “Banjir terjadi dikarenakan lambatnya normalisasi dan konservasi aliran-aliran sungai yang dilakukan oleh Pemerintah. Banjir telah banyak merugikan dan mempengaruhi lalu lintas barang kebutuhan pokok,” ujar Ma'mur dalam siaran persnya kepada wartawan, Gedung DPR, Kamis, (17/1).

Contoh terbaru bencana banjir di Ciujung Provinsi Banten Berdasarkan data dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Hutbun) Provinsi Banten sebanyak 63.692,83 hektar lahan kritis di hulu dan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciujung menjadi penyebab terjadinya banjir di aliran Sungai Ciujung hingga melumpuhkan jalan tol Tangerang-Merak pekan lalu. luas lahan kritis tersebut terbagi ke dalam tiga kategori, yaitu lahan yang sangat kritis seluas 222,43 hektar, lahan kritis 19.415,77 hektar, dan lahan agak kritis seluas 44.054,63 hektar.

Dia menambahkan seharusnya antisipasi Pemerintah lebih siap, mengingat banjir Ciujung tahun lalu juga terjadi di bulan Januari. "Banjir kali ini lebih parah, ini menunjukan bahwa selama satu tahun terakhir tak ada perubahan berarti dalam usaha pencegahan banjir," ujarnya.

Menurutnya, Banjir ciujung telah merendam 33 kecamatan di lima kabupaten/kodya Provinsi Banten. Wilayah yang kebanjiran adalah Lebak, Pandeglang, Serang, Tangerang, dan Kota Serang.

Dia mengatakan, kondisi DAS hulu di Indonesia banyak yang kritis sedangkan di tingkat hilir nya ribuan hektare sawah hilang, seluruhnya karena alih fungsi yang terjadi tanpa adanya kontrol ketat.  "Pemerintah pusat dan daerah harus segera merumuskan langkah-langkah strategis terkait tata ruang dan konservasi daerah aliran sungai,” tegas Ma’mur. (si)/foto:iwan armanias/parle.

BERITA TERKAIT
Biaya Transportasi Tinggi, Komisi V Dorong Desain Ulang Integrasi Moda Transportasi
06-08-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras berpandangan tingginya biaya transportasi yang dialami masyarakat...
Zero ODOL Berlaku 2027, Syafiuddin Minta Pemerintah Lakukan Sosialisasi Masif
05-08-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI Syafiuddin, menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan penerapan zero Over Dimension Over Loading...
Saadiah Tegaskan Pentingnya Ketahanan Air di Wilayah Kepulauan
04-08-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI, Saadiah Uluputty melakukan kunjungan kerja ke Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku, Sabtu...
Jembatan Pulau Balang yang Akan Jadi Rest Area Harus Fokus Pada Keselamatan
30-07-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, IKN – Jembatan Pulau Balang di Penajam Paser Utara (PPU), yang menjadi penghubung vital antara Kota Balikpapan dan Kawasan...