Tak Hanya Sidak, Kemendag Perlu Langkah Konkret Awasi Kenaikan Harga Bahan Pokok

28-11-2023 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Muslim saat mengikuti Raker dengan Mendag Zulkifli Hasan, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (27/11/2023). Foto: Farhan/nr

 

PARLEMENTARIA, Jakarta - Indonesia akhir-akhir ini sedang dihadapkan pada berbagai persoalan seputar kebutuhan pokok masyarakat. Dari mulai kelangkaan, kenaikan harga, minyak goreng, cabai, gula, daging sapi, hingga kacang kedelai yang membuat pengusaha tahu dan tempe berhenti berproduksi. Salah satu hal yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan untuk mengendalikan harga di pasaran adalah melakukan sidak langsung ke pasar tradisional.

 

Melihat langkah Mendag tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI Muslim mengapresiasi langkah Menteri Perdagangan dalam mengawasi harga kebutuhan pokok di masyarakat dengan cara sidak ke pasar-pasar tradisional untuk melihat langsung harga di pasar. Langkah tersebut dinilai cukup baik, meski ada beberapa hal yang masih perlu dilakukan Kementerian Perdagangan.

 

Langkah konkret mengendalikan kenaikan harga kebutuhan barang pokok tidak cukup hanya dengan melakukan sidak ke pasar-pasar tradisional. Melainkan, juga harus ada skema koordinasi yang jelas dari tiap K/L yang berkaitan dengan persoalan pangan.

 

“Salah satu langkah yang dilakukan oleh Pak Menteri ketika harga-harga barang kebutuhan pokoknya naik adalah sidak pada pasar-pasar tradisional. Saya melihat langsung cukup bagus, tapi kadang-kadang setelah Pak Menteri sidak ini tiba-tiba barangnya ini hilang lagi Pak Menteri. Ini real, kenyataan,” ungkapnya dalam Raker dengan Mendag Zulkifli Hasan, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (27/11/2023).

 

Untuk itu, ia pun berharap Kementerian Perdagangan dapat melakukan langkah-langkah konkret dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok di dalam negeri. Salah satunya adalah dengan memperkuat koordinasi dengan Bapanas (Badan Pangan Nasional) dan kementerian/lembaga terkait lainnya.

 

“Saya pikir ini bukan hal yang baru. Kita harapkan ada langkah-langkah konkret yang dilakukan oleh pihak Pemerintah. Yang kedua, tentu untuk menyikapi itu semua tentu kita harapkan ada satu skema koordinasi Pak Menteri yaitu berkaitan juga konsolidasi dengan lembaga khususnya lembaga atau badan terkait ya terutama di Badan Pangan Nasional,” tutupnya. (bia/rdn)

BERITA TERKAIT
Komposisi Direksi Baru KAI Bukan Seremonial, Harus Percepat Adaptasi dan Kebijakan Strategis
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto, mengingatkan jajaran direksi baru PT Kereta Api Indonesia...
Legislator Dukung Wacana Penghapusan Tantiem dan Perampingan Komisaris BUMN
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Pidato Presiden Prabowo Subianto yang menyoroti pembenahan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendapat perhatian serius dari berbagai...
Jangan Kejar Profit Saja, KAI Harus Jadikan Tanggung Jawab Publik Sebagai Prioritas
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto menegaskan bahwa PT Kereta Api Indonesia (Persero) tidak...
Rivqy Abdul Halim: BUMN Rugi, Komisaris Tak Layak Dapat Tantiem
19-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim menegaskan dukungan atas langkah Presiden Prabowo Subianto menghapus tantiem...