Perlu Gencarkan Sosialisasi terkait Penolakan Teknologi Nyamuk Wolbhacia oleh Masyarakat
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher. Foto: Runi/nr
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menyebut terjadinya penolakan masyarakat terhadap penyebaran jutaan telur nyamuk ber-Wolbachia di Bali akibat pemerintah minim sosialisasi dan transparansi.
"Apakah masyarakat sudah mendapat penjelasan dan sosialisasi dari pemerintah tentang rencana penyebaran jutaan telur nyamuk ber-Wolbachia ini? Wajar jika masyarakat menolak dan takut karena mereka belum mengerti," kata Netty dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Senin (20/11/2023).
Menurut info Kemenkes, penyebaran telur nyamuk yang mengandung bakteri Wolbachia dilakukan guna menekan angka DBD yang ditularkan melalui nyamuk Aedes Aegypti. Menurut Kemenkes, bakteri Wolbachia yang dapat mengurangi virus dengue merupakan bakteri alamiah yang memang sudah ada pada 60 persen serangga, jadi bukan hasil rekayasa genetika. Berdasarkan penelitian, jika nyamuk dengan bakteri Wolbachia kawin dengan nyamuk Aedes Aegypti maka bakteri tersebut dapat menekan virus dengue penyebab DBD.
“Setiap upaya penanganan kasus DBD harus diawali dengan kajian dan sosialisasi terlebih dahulu oleh pemerintah. Penting adanya pelibatan para ahli dalam mengkaji rencana ini”
Oleh karenanya, Politisi Fraksi PKS dari daerah pemilihan Cirebon-Indramayu ini meminta pemerintah melalui Kemenkes memberikan penjelasan akurat dan transparan tentang rencana tersebut.
"Masyarakat perlu tahu, apakah penyebaran telur nyamuk tersebut berbahaya atau tidak? Apalagi saat ini sudah berkembang informasi bahwa ada hidden agenda di balik rencana tersebut. Pemerintah harus transparan dalam memberikan penjelasan," tandas Netty.
Netty juga meminta pemerintah agar menekan penyebaran kasus DBD melalui cara-cara yang ilmiah dan dipahami masyarakat, jangan justru menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran.
"Apalagi ini sudah memasuki musim penghujan maka potensi lonjakan kasus DBD itu sangat tinggi. Setiap upaya penanganan kasus DBD harus diawali dengan kajian dan sosialisasi terlebih dahulu oleh pemerintah. Penting adanya pelibatan para ahli dalam mengkaji rencana ini," tambahnya. (ann/rdn)
